Prediksi Soal Tes Tertulis Seleksi PPK dan PPS untuk PILKADA 2018 (Part. 1)

Prediksi Soal Tes Tertulis Seleksi PPK dan PPS untuk PILKADA 2018 (Part. 1) 

1.      Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017, tahapan Pilkada 2018 dimulai dengan perencanaan program dan anggaran. Kemudian dilakukan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Untuk pemuktahiran Daftar Pemilih sudah dilakukan dari Oktober 2017.Untuk pengumuman pendaftaran calon dilakukan mulai 1-8 Januari 2018. Kemudian penetapannya 12 Februari 2018. Masa kampanye 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Kemudian pada 27 Juni 2018 dilakukan pencoblosan.
2.      Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017, awal pembentukan PPK dan PPS akan dilakukan pada 12 Oktober 2017 hingga 13 November 2017.
3.      Sesuai undang-undang, pembentukan PPK dan PPS hingga pembentukan KPPS merupakan tugas KPU kabupaten/kota.
4.      Dalam UU Pilkada No 1 Tahun 2015 yang diubah menjadi UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan jumlah PPK yang tersebar di masing-masing kecamatan 5 orang dan anggota PPS berjumlah 3 orang dengan Usia minimal 25 Tahun.
Sedangkan di UU Pemilu No 7 Tahun 2017 disebutkan PPK di masing-masing kecamatan 3 orang dan anggota PPS berjumlah 3 orang dengan usia minimal 17 tahun.
5.      Surat Edaran (SE) KPU nomor 183/KPU/IV/2015 tentang Penjelasan anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 kali periode.
2 (dua) kali periode adalah sebagai berikut :
a.       Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009.
b.      Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014, dan seterusnya.
Artinya, jika seseorang pernah sekali atau teru menerus menjadi Badan Penyelenggara adhoc (PPK,PPS, KPPS) pada rentang waktu periodesasi diatas maka dihitung 1 periode dan seterusnya.
6.      PKPU menyebutkan, hasil revisi membolehkan usia minimal 17 tahun sudah bisa mendaftar sebagai Calon Anggota PPK dan PPS. perubahan tersebut dikarenakan terbitnya PKPU Nomor 12 Tahun 2017 sebagai pengganti PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terkait syarat dan dokumen pendaftaran PPK, PPS dan KPPS.
7.      Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), 29 September 2015, menentukan calon perorangan harus mengumpulkan KTP sebanyak
a.       10 persen di daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 2 juta orang.
b.      8,5 persen di daerah dengan DPT antara 2-6 juta,
c.       7,5 persen di daerah dengan DPT 6-12 juta,
d.      6,5 persen di daerah dengan DPT di atas 12 juta orang. 
8.      menurut UU Pilkada No. 10 tahun 2016, calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50 persen dari suara yang sah, maka yang menang adalah kolom kosong.
9.      Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011,KPU Kabupaten/Kota  menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
10.  Untuk anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri dapat mendaftar menjadi PPS dan PPK dengan melampirkan surat ijin dari atasan langsung.
11.  Untuk pengumuman pendaftaran calon dilakukan mulai 1-8 Januari 2018. Kemudian penetapannya 12 Februari 2018. Masa kampanye 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Kemudian pada 27 Juni 2018 dilakukan pencoblosan.
12.  Penyelenggara di tingkat Ad Hoc adalah
a.       Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
b.      Panitia Pemungutan Suara (PPS),
c.       Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 
13.  Pembatasan dua periode dimaksud dimana penyelenggara yang pernah terlibat sebagai penyelenggara dalam kurun waktu pemilu tahun 2004-2009 dan 2009-2014 tidak dapat dipilih kembali sebagai penyelenggara,
14.  Khusus gaji ketua PPK Rp. 1.850.000/bulan dan anggota PPK Rp. 1.800.000/bulan. Sementara gaji ketua PPS Rp 900 ribu/bulan, dan anggota PPS Rp. 850 ribu/bulan.
15.  Khusus untuk PPK, masa jabatannya sampai sembilan bulan lamanya atau setelah selesai tahapan Pilgub.
16.  Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU No. 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU No. 32/2004.
17.  Dasar Hukum tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya :
Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah UU No. 9 Tahun 2015.
18.  Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang disahkan adalah 4 persen. Artinya, naik 0,5 persen dari Pemilu 2014 lalu.
19.  Pemilu 2019 nanti Metode Konversi Suara akan menggunakan Metode Sainte Lague Murni, yaitu membagi jumlah suara tiap partai di suatu dapil dengan empat angka konstanta sesuai rumus. Konstanta awalnya dimulai dengan angka 1. Kemudian, akan dibagi sesuai dilanjutkan dengan angka ganjil berikutnya. Setelah itu, hasilnya diperingkat sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil. Jika jumlah kursi di dapil tersebut 10, maka akan dibuat 10 urutan.
20.  Pada pemilu sebelumnya, metode yang digunakan adalah Metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Metode BPP adalah menentukan jumlah kursi dengan mencari suara per kursi terlebih dahulu. Caranya, membagi total suara sah dengan total kursi yang ada di suatu daerah pemilihan (dapil). Metode ini cenderung menguntungkan partai menengah dan kecil. Sebab, peluang mereka mendapatkan kursi sisa lebih terbuka. Sebaliknya, partai besar akan cenderung dirugikan.
21.  14 JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.
1.      Model C-KWK.KPU. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum  di Tempat Pemungutan Suara.
2.      Model C1-KWK.KPU.  Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum  di Tempat Pemungutan Suara.
3.      Lampiran Model C1-KWK.KPU. Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon di Tempat Pemungutan Suara.
4.      Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar / Plano).  Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon  di Tempat Pemungutan Suara.
5.      Model C3-KWK.KPU.  Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum  di Tempat Pemungutan Suara.
6.      Model C4-KWK.KPU.  Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum   di Tempat Pemungutan Suara.
7.      Model C5-KWK.KPU.  Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8.      Model C6-KWK.KPU.  Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.
9.      Model C7-KWK.KPU.  Surat pernyataan pendamping pemilih.
10.  Model C8-KWK.KPU.   Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain.
11.  Model C9-KWK.KPU.  Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
12.  Model C10 – KWK.KPU.  Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  di Tempat Pemungutan Suara (untuk saksi dan PPL).
13.  Model C11 – KWK.KPU.  Daftar nama pemilih tidak terdaftar dalam DPT tapi terdaftar dalam Data Pemilih/Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)/Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Tambahan, yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih.
14.  Model C12 – KWK.KPU.  Rekapitulasi Catatan ketidakhadiran pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
22.  Dalam lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 ada poin penting yang disebutkan, diantaranya :
a.       Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimulai pada tanggal 14 Juni 2017.
b.      Pembentukan PPK dan PPS akan dimulai 12 Oktober 2017.
c.       Pengolahan DP4 akan dilakukan dari 24 November 2017 hingga 30 Desember 2017.
d.      KPU akan mulai melakukan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada 30 Desember 2017.
e.       Penerimaan DAK2 akan dimulai 31 Juli 2017.
f.       Pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018.
g.      Masa kampanye sendiri akan dimulai pada 15 Februari 2018.
h.      Masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018.
i.        Pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018  akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.
j.        Rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018.
23.  Tiga formulir yang wajib diisi secara cermat dan teliti pada saat pemungutan suara Pilkada 2018 oleh KPPS adalah :  
a.       Model C1 : adalah sertifikat hasil pemungutan suara. Pengisian C1 itu rumusnya jumlah pengguna hak pilih, harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
b.      Model C6 : adalah Surat undangan memilih / mencoblos kepada pemilih. C6 yang tidak terdistribusi harus dikembalikan oleh KPPS ke PPS pada H-1. Direkap oleh PPS. Begitu seterusnya direkap secara berjenjang hingga KPU provinsi. "Jadi misalkan di DPT TPS 1 itu ada 500, dan sampai H-3, C6 yang terdistribusi 400, maka 100 C6 yang tidak terdistribusi itu harus dikembalikan ke PPS disertai berita acara pada H-1. Kalau dulu kan tidak. C6 yang tidak terdistribusi dibiarkan begitu saja oleh KPPS atau PPS. Sekarang wajib dikembalikan.
c.       Model C7 : adalah absensi kehadiran pemilih. Di C7 itulah akan diketahui berapa pengguna hak pilih, baik itu pemilih DPT, DPTb, maupun DPPh.
1.      DPT adalah Daftar Pemilih Tetap.
2.      DPTb adalah Daftar Pemilih Tambahan. Yakni pemilih yang tidak terdaftar di DPT tapi menggunakan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik dan atau Surat Keterangan yang sesuai dengan alamat TPS.
3.      DPPh adalah Daftar Pemilih Pindahan. Yakni pemilih yang terdaftar di TPS tertentu namun karena satu dan lain dia menggunakan hak pilih di TPS lain.
24.  Pasal 16 ayat 1a.
Seleksi anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
25.  Pasal 19 ayat 1a.  
Seleksi anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
26.  Pasal 21 ayat 1a.
Seleksi anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
27.  Pasal 57 ayat (2).
Dalam hal WNI tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud di ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan KTP Elektronik.
28.  Pasal 58 ayat (1).
Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilih dengan mempertimbangkan DP4.
29.  Pasal 61.
Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik di TPS yang ada d RT RW yang tertera di KTP elektronik yang bersangkutan.
30.  Pasal 85 ayat 1. Pemberian suara dapat dilakukan dengan :
a.       Memberi tanda satu kali pada surat suara,
b.      memberi suara melalui peralatan pemilihan secara elektronik.
31.  TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PPK.
Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK adalah sebagai berikut :
a.       Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.
b.      Membantu KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
c.       Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota.
d.      Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten / Kota.
e.       Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
f.       Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu.
g.      Mengumumkan hasil rekapitulasi.
h.      Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu.  
i.        Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
j.        Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan.  
k.      Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
l.        Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
m.    Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
n.      melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.












Comments