Prediksi Soal Tes Tertulis Seleksi PPK dan PPS untuk PILKADA 2018 (Part. 3)

Prediksi Soal Tes Tertulis Seleksi PPK dan PPS untuk PILKADA 2018 (Part. 3) 

1.      KPU merupakan salah satu lembaga besar di negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 22 E Undang - undang Dasar Tahun 1945. pada saat menyelenggarakan pemilihan, KPU juga berhak untuk membentuk panitia pelaksana yang bersifat ad - hoc yang ada ditingkat kecamatan, desa, dan RT/RW (PPDP dan KPPS).  
2.      Secara kelembagaan KPU terdiri dari 2 bagian besar yaitu Sekretariat KPU yang berasal dari unsur PNS dan Komisioner KPU yang berasal dari masyarakat yang dipilih melalui seleksi (pansel) 5 tahun sekali, sekretariat KPU pada masing-masing tingkatan dipimpin oleh pejabat struktural (PNS) dan Komisioner KPU yang berjumlah 5 atau 7 dimana semua keputusan bersifat kolektif kolegial yang diambil melalui rapat pleno terbuka / tertutup.
3.      KPU RI dipimpin oleh 7 orang Komisioner KPU dan dibantu oleh Sekretaris jenderal pejabat esselon 1. Komisioner KPU RI dipilih melalui sebuah seleksi yang ketat, dimana nama-nama yang terpilih (14 besar) diserahkan kepada Presiden, untuk kemudian Presiden menyerahkan kepada DPR RI untuk dipilih 7 orang yang dianggap paling mampu untuk memimpin KPU untuk 5  tahun kedepan.
4.      saat ini terdapat 34 kantor KPU provinsi dengan Provinsi Kalimantan Utara (kaltara) adalah provinsi yang paling muda. Seperti juga KPU RI, KPU provinsi terdiri dari sekretariat dan komisioner, dimana komisioner KPU Provinsi berjumlah 5 orang yang dipilih melalui seleksi 5 tahun sekali, diangkat dan ditetapkan oleh KPU RI dan sekretaris KPU provinsi merupakan pejabat esselon 2.  
5.      KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh 5 orang komisioner dengan 1 ketua merangkap anggota, Sekretariat KPU Kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris KPU yang yang merupakan pejabat esselon 3. KPU kabupaten/kota memiliki tugas khusus untuk melaksanakan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Bupati/Walikota) setempat.  
6.      PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Merupakan badan ad-hoc yang dibentuk dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan pemilihan dari pilpres sampai pemilihan kepala daerah (pilkada).
7.      PPK  dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dan dalam hal  terjadi penghitungan  dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan  Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK  dibubarkan paling lambat 2 (dua)  bulan setelah  pemungutan suara.
8.      PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dan dalam hal  terjadi penghitungan  dan pemungutan suara ulang.
9.      Setiap KPPS maksimal melayani 800 Pemilih.
10.  Dalam Pasal 18 dan 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :
A.    KPU Kabupaten/Kota bertugas :
1.      menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
2.      melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.       mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
4.      menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
5.      memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
6.       melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
7.      membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
8.      mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
9.      menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
10.  menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
11.  melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
12.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan.
B.     KPU Kabupaten / Kota berwenang :
1.      menetapkan jadwal di kabupaten / kota.
2.      membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
3.      menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
4.      menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
5.      menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 
6.      melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.  
11.  UUD 1945 yang mengatur tentang PEMILU, adalah Pasal 22E yang berbunyi  :
1.      Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2.      Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
3.      Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 
4.      Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota .
12.  Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :
a.       Pasal 18, 18 A, 18 B UUD 1945
b.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
13.  Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah (Pemerintahan Daerah) :
a.       Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah.
b.      Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
c.       Undang - Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
d.      Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
e.       Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
f.       Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
g.      Undang - Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
h.      Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
i.        Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,



Comments