5 Wilayah Laut : Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Laut Bebas


5 Wilayah Laut : Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Laut Bebas 

A.    Perairan Pedalaman (Internal Water).
Perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berkaitan langsung dengan daratan yang dipandang sebagai bagian dari daratan tersebut. Perairan pedalaman ini secara geometrik merupakan perairan yang ada di dalam teluk, sengai dan pelabuhan.
B.     Perairan Kepulauan (Archipelagic Sea).
Perairan kepulauan adalah perairan yang ada di dalam wilayah negara yang dibatasi oleh batas perairan pedalaman (closing line) dan garis dasar. Garis dasar adalah garis imajiner yang ditarik melalui titik - titik terluar pulau yang paling luar. Untuk garis pantai yang lurus, garis dasar tersebut adalah batas air surut perbani.
Didalam perairan pedalaman, negara mempunyai kedaulatan mutlak sedang di dalam perairan kepulauan, berlaku hak lintas damai (Innocent Passage), lintas transit dan lintas alur laut kepulauan bagi kapal - kapal asing.
Untuk itu negara yang memiliki perairan kepulauan, wajib menentukan alur - alur laut. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi maka pihak asing akan menggunakan alur - alur yang biasanya mereka layari.
C.    Laut Teritorial (Territorial Sea).
Laut Teritorial adalah bagian laut selebar 12 mil yang diukur dari garis dasar ke arah laut. Dalam laut teritorial, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh kecuali hak lintas damai bagi kapal - kapal niaga dan kapal - kapal perang asing.
Dalam wilayah laut teritorial ini pemerintah :
1.      Memiliki kedaulan penuh atas wilayah laut teritorial, ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya, serta segenap sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2.      Membuat peraturan mengenai lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan serta fasilitas navigasi, kabel laut, konversi sumber kekayaan, pencegahan pelanggaran perikanan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan, dan pencegahan pelanggaran peraturan cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.
Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Internasional, kedaulatan atas laut teritorial tidaklah berarti monopoli pelayaran bagi negara tersebut dalam memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi. Dalam wilayah laut teritorial, berlaku hak lintas laut damai bagi kepentingan internasional / kendaraan - kendaraan asing. Sebaliknya, kendaraan - kendaraan negara asing yang melakukan kegiatan lintas laut damai di wilayah teritorial tidak boleh melakukan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan, atau kemerdekaan Negara Indonesia.
D.    ZEE (Zone Economic Exclusive). 
ZEE adalah bagian laut selebar 200 mil dari garis dasar. Didalam dan diatas ZEE ini semua negara mempunyai hak kebebasan pelayaran dan kebebasan penerbangan, dapat memasang kabel dan pipa bawah laut, dan melakukan perhubungan dengan bebas. Selanjutnya negara pantai juga mempunyai hak untuk berbagai tindakan seperti mengadakan inspeksi, penegakan hukum dan bongkar muat.
Di wilayah laut yang merupakan Zona Ekonomi Ekskusif Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui kegiatan - kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pelestarian segenap sumberdaya baik hayati maupun non hayati, sedangkan negara - negara asing yang ingin memanfaatkan sumberdaya ekonomi di wilayah tersebut haruslah mendapat ijin dari pemerintah Indonesia. Dengan Kewenangan ini, maka pemerintah Indonesia dimungkinkan untuk melaksanakan segenap upaya peningkatan sebesar - besarnya kesejahteraan rakyat.
Secara garis besar, hak - hak tersebut adalah :
1.      Hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya laut, untuk melindungi dan melestarikan, dan menjaga keutuhan ekosistem laut.
2.      Hak untuk melakukan penegakan hukum dalam upaya menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.
3.      Hak untuk melakukan tuntutan terhadap kapal - kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan - ketentuan ZEE.
4.      Hak ekslusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau - pulau buatan, instalasi dan bangunan - bangunan penunjangnya.
5.      Hak untuk menentukan dan mengizinkan kegiatan - kegiatan ilmiah / penelitian.
Namun kewenangan yang diperoleh itu, tidaklah menghilangkan hak - hak internasional negara - negara lain dalam menfaatkan wilayah Zone ekonomi Ekslusif tersebut, sepanjang untuk segala tujuan damai.
Oleh karena itu, adalah kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk, misalnya : 
1.      Menjamin keselamatan serta pengaturan lalu lintas laut dan penerbangan internasional.
2.      Melindungi kepentingan negara - negara lain dalam memanfaatkan sumberdaya laut dengan pembatasan - pembatasan.
3.      Berkewajiban memberikan kesempatan / perlindungan kepada negara yang tidak berpantai / secara geografis kurang menguntungkan untuk memanfaatkan surplus tangkapan ikan.
4.      Tetap menjaga kondisi wilayah laut agar dapat dimanfaatkan bagi berbagai bangsa dengan pembatas - pembatasan kegiatan yang dapat mengarah kepada rusaknya sumberdaya laut.
5.      Mengurangi dan menghindari segala bentuk kegiatan pencemaran laut.
E.     Laut Bebas (High Sea).
Laut bebas adalah bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial dan perairan kepulauan. Penggunaan laut bebas dapat dilakukan oleh seluruh bangsa didunia namun penggunaan tersebut dilakukan hanya untuk maksud - maksud damai dan tidak saling merugikan pihak lain. Laut bebas merupakan wilayah laut yang pada dasarnya terbuka bagi semua negara untuk memperoleh manfaat ekonomi. Tidak ada satupun negara yang dapat menyatakan bahwa laut bebas tersebut merupakan daerah kedaulatan yang berada dalam kekuasaannya.
Di laut lepas, setiap negara mempunyai hak untuk melakukan kegiatan perikanan, perdagangan dan kegiatan - kegiatan lainnya. Namun demikian setiap negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan dan bekerjasama dengan negara - negara lain guna menciptakan ketentuan - ketentuan dan batasan - batasan tertentu bagi negara masing - masing agar tidak terjadi benturan kepentingan, serta menjaga keadaan laut lepas sebagai sumber ekonomi bagi negara - negara dunia pada umumnya.

Previous
Next Post »
Thanks for your comment