Hukum Perikatan : Jual Beli, Tukar – Menukar, Sewa – Menyewa, Pengangkutan Dan Penghibahan (Bagian 1) 

A.     Jual Beli

1.      Pengertian Jual Beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana ,pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

2.      Saat terjadinya Perjanjian Jual Beli.

Unsur-unsur pokok dalam perjanian jual beli adalah barang dan harga, sesuai asas konsesualisme (kesepakatan) yang menjiwai hukum perjanjian maka perjanjian jual beli akan ada saat terjadinya atau tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga.

Sifat konsesual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 BW yang berbunyi :

“Jual beli sianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Sebagaimana diketahui hukum perjanjian dari BW menganut asas konsesualisme, artinya ialah bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsesus  sebagaimana dimaksud diatas.

3.      Kewajiban Penjual.

Bagi pihak penjual terdapat dua kewajiban utama dalam perjanjian jual beli, diantaranya yaitu :

a.      Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang (barang bergerak, barang tetap maupun barang tak bertubuh atau piutang atau penagihan atau claim) yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada pembeli.

b.      Menanggung tenteram atas barang tersebut.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh - sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.

Kewajiban tersebut menemukan realisasinya dalam kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian jika sampai terjadi si pembeli karena suatu gugatan pihak ke tiga.

4.      Kewajiban Pembeli.

Kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana dietapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan (pasal 1514).

5.      Resiko dalam  Perjanjian Jual Beli.

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadan memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga.

Mengenai resiko dalam jual beli dalam BW disebutkan ada tiga peraturan yang terkait akan hal itu, yaitu :

a.       Mengenai barang tertentu (pasal 1460).

b.      Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461).

c.       Mengenai barang - barang yang dijual menurut tumpukan (pasal 1462).

Namun perlu diingat bahwa selama belum dilever mengenai barang dari macam apa saja, resikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.

6.      Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali.

Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual (recht van wederinkoop, right to repurchase) diterbitkan dari suatu perjanjian dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang telah dijual. Dengan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya disertai semua biaya yang telah dikeluarkan (oleh si pembeli) untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya. Begitu pula biaya - biaya yang perlu untuk pembetulan - pembetulan dan pengeluaran - pengeluaran yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya. (pasal 1519 dan 1532).

7.      Jual Beli Piutang dan lain - lain Hak Tak Bertubuh.

Dalam pasal 1533 disebutkan bahwa penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penangungan - penanggungan, hak - hak istimewa dan hipotik - hipotik.

Kemudian dalam pasal 1534 disebutkan “barangsiapa yang menjual suatu piutang atau suatu hak tak bertubuh lainnya, harus menanggung bahwa hak itu benar ada pada waktu diserahkannya, biarpun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan.

8.      Hak Reklame (Menuntut Kembali).

Dalam hal jual beli diadakan tanpa suatu janji bahwa harga barang boleh diangsur atau dicicil dan pembeli tidak membayar harga itu, maka selama barangnya masih berada ditangannya si pembeli, penjual dapat menuntut kembali barangnya asal penuntutan kembali itu dalam jangka waktu 30 hari.

Dasar hukum pengaturan menganai hak reklame adalah terdapat dalam pasal 1145 BW. Selain itu juga dapat dijumpai dalam pasal 230 KUHD, akan tetapi dalam KUHD tersebut hanya berlaku dalam halnya si pembeli telah dinyatakan pailit.

Syarat - syarat untuk melancarkan reklame dalam KUHD adalah lebih longgar dibandingkan dengan syarat - syarat yang ditetapkan dalam pasal 1145 BW, yaitu :

a.       Jual beli tidak usah jual beli tunai (kontan), jadi jual beli kreditpun boleh.

b.      Penuntutan kembali dapat dilakukan dalam jangka waktu 60 hari, jadi lebih lama dari jangka waktu yang diperkenankan oleh pasal 1145 BW.

c.       Tuntutan reklame masih boleh dilancarkan meskipun barangnya sudah berada ditangan orang lain.

9.      Jual Beli “Barang Orang Lain”.

Pasal 1471 BW menggariskan “Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.

B.      Tukar – Menukar.

Tukar - menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal - balik sebagai gantinya suatu barang lain. Perjanjian ini juga dikenal dengan nama “Barter”. Segala apa yang dapat dijual, dapat juga menjadi objek perjanjian tukar - menukar. Segala peraturan - peraturan tentang perjanjian jual - beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar - menukar (pasal 1546).

Resiko dalam perjanjian tukar-menukar diatur dalam pasal 1545 yang berbunyi :

“jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar”.

C.      Sewa – Menyewa.

1.      Pengertian Sewa - Menyewa.

Sewa - menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang. Selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya (pasal 1548 B.W).

Sewa Menyewa adalah suatu perjanjian konsensual artinya  ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur - unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar “Harga Sewa”.

Pasal 1579 Berbunyi : “Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dngan menyatakan hendak memaai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebelumnya”.

Tentang Harga Sewa : kalau dalam jual beli harga harus berupa uang, karena kalau berupa barang perjanjianyabukan jual - beli lagi tetapi menjadi tukar - menukar, tetapi dalam sewa - menyewa tidaklah menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa.

2.      Kewajiban - kewajiban pihak yang menyewakan.

Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban :

a.      Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.

b.      Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.

c.       Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

3.      Kewajiban - kewajiban penyewa.

Bagi si penyewa ada dua kewajiban utama yaitu :

a.       Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik”, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya.

b.      Membayar harga sewa pada waktu - waktu yang telah ditentukan menurut pejanjian.

4.      Resiko dalam Sewa Penyewa.

Menurut pasal 1553, dalam sewa - menyewa itu mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan.

5.      Gangguan dari Pihak Ketiga.

Apabila selama waktu sewa, si penyewa dalam pemakaian barang yang disewakan diganggu oleh seorang pihak ketiga berdasar atas suatu hak yang dikemukakan oleh orang pihak ketiga akan dapatlah si penyewa menuntut dari pihak yang menyewakan supaya uang sewa dikurangi secara sepadan dengan sifat gangguan itu.

6.      Mengulang Sewakan.

Si penyewa jika kapadanya tidak telah diperijinkan oleh pemilik barang, tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang disewanya maupun melepas sewanya kepada orang lain.

Kecuali kalau hal - hal itu diperjanjikan tetapi kalau menyewakan sebagian dari sebuah rumah tempat tinggal yang disewa adalah diperbolehkan kecuali kalau hal itu telah dilarang dalam perjanjian sewanya.

7.      Sewa tertulis dan sewa lisan.

Meskipun sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun oleh undang - undang diadakan perbedaan dalam akibat - akibatnya antara sewa tertulis dan sewa lisan.

a.       Jika sewa menyewa itu diadakan secara tertulis  maka sewa menyewa berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis tanpa diperlukannya sesatu pemberitahuan pemberhantian untuk itu.

b.      Sebaliknya jika sewa menyewa tidak dibuat dengan tertulis maka sewa itu tidak berahir pada waktu yang ditentukan.

Perihal sewa menyewa secara tertulis diatur dalam pasal 1570 sedangkan perihal sewa menyewa yang tidak tertulis (lisan) diatur dalam pasal 1571.

8.      Jual beli tidak memutuskan sewa menyewa.

Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan, kecuali apabila ia telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barangnya (pasal 1576).

9.      Pandbeslag.

Merupakan hak utama yang diberikan oleh undang - undang atas barang - barang perabot rumah yang dipakai untuk menghiasi rumah tersebut guna menjamin pembayaran tunggakkan uang sewa.

Artinya dalam suatu eksekusi (lelang sita) atas barang - barang perabot rumah yang dipakai untuk menghiasi rumah tersebut. Sipemilik rumah harus paling dahulu diberikan sejumlah yang cukup dari pendapatan lelangan untuk melunasi tunggakan uang sewa yang menjadi haknya, sebelum kreditur - kreditur lainnya menerima bagian mereka.

10.  Sewa - Menyewa Perumahan.

Masalah perumahan merupakan suatu masalah social yang sangat penting. Pasca Perang Dunia II banyak rumah - rumah gedung yang dikuasai oleh pemerintah untuk diatur penggunaan atau penghuninya.

Pada masa sekarang pengaturan mengenai hal itu oleh pemerintah digariskan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang urusan perumahan. Pelaksanaan mengenai urusan perumahan diserahkan kepada Kantor Urusan Perumahan, oleh karenanya untuk menmpati rumah tersebut harus ada surat ijin penghuni (SIP) yang diberikan oleh Kantor Urusan Perumahan.

11.  Sewa Beli.

Sewa beli sebenarnya adalah suat macam jual beli, setidak - tidaknya ia lebih mendekati jual beli daripada sewa - menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari keduanya dan diberikan judul “Sewa Menyewa”.

Hakekat dari sewa beli adalah suatu macam perjanjian jual beli dimana selama harga belum dibayar lunas maka si pembeli menjadi penyewa dahulu dari barang yang ingin dibelinya.

D.     Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan.

Undang - undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu :

1.      Perjanjian untuk melakukan Jasa - jasa Tertentu.

Maksud dalam perjanjian ini yaitu suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawannya itu.

Termasuk dalam golongan ini lajimnya yaitu hubungan antara seorang pasien dengan dokter, hubungan antara seorang pengacara dengan kliennya yang minta diurusinya suatu perkra, hubungan antara seorang notaris dengan seorang yang datang kepadanya untuk dibuatkan suatu akte dan lain sebagainya.

2.      Perjanjian Kerja atau Perburuhan.

Yaitu perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri - ciri :

a.       Adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan.

b.      Adanya suatu “hubungan diperatas” atau “dienstverhouding” yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah - perintah yang harus ditaati oleh yang lain.

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 1601 – 1603 BW. Sedangkan untuk perjanjian kerja laut diatur dalam Bab IV dari Buku II KUHD.

3.      Perjanjian pemborongan kerja.

Yaitu suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan) dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan .

E.      Pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. Perjanjian pengangkutan ini diatur dalam Buku III KUHPdt pasal 1235 - 1243.

Disamping perjanjian, undang - undang dan kebiasaan merupakan sumber hukum pengangkutan. Karena merupakan sebuah sumber hukum didalam perjanjian pengangkutan selain apa yang tertulis dalam suatu undang - undang adalah perjanjian antara pihak pengirim dan pihak pengangkut juga kebiasaan yang berderajat undang - undang merupakan termasuk sumber hukum.

Perjanjian pengangkutan selalu diikuti dengan dokumen pengangkutan, karena dokumen pengangkutan atau surat muatan merupakan atau dapat dijadikan bukti tertulis antara pengirim dan pengangkut apabila suatu saat terjadi perkara atau peristiwa hukum.

F.       Persekutuan.

1.      Pengertian Persekutuan.

Persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing - masing memmasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama (Pasal 1618 BW).

2.      Hubungan antara para sekutu.

Undang - undang menetapkan bahwa sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja, mendapat bagian yang sama dari keutungan bersama seperti sekutu yang memasukkan “modal yang paling sedikit (pasal 1633 ayat 2).

Hubungan antar para sekutu, dalam hal adanya  pertetangan antara kepentingan sekutu dan kepentingan persekutuan, selalu memberikan prioritas kepada kepentingan persekutuan.

Apabila persekutuan, sebagai akibat kesalahan seorang sekutu didalam mengerjakan sesuatu urusan, menderita kerugian maka sekutu tersebut harus mengganti kerugian itu tanpa dibolehkan mengkonpensasikan keuntungan - keuntungan yang diperolehnya bagi persekutuan dalam lain urusan (pasal 1630).

3.      Hubungan para sekutu dengan pihak ketiga.

Tanggung jawab para sekutu terhadap pihak keiga ditegaskan dalam pasal 1643 dimana para sekutu dapat dituntut oleh siberpiutang dengan siapa mereka telah bertindak. Masing - masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama.

Meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang daripada bagian sekutu yang lainnya kecuali apabila sewaktu hutang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu, untuk membayar hutang tersebut menurut imbangan besarnya bagian masing - masing dalam persekutuan.

4.      Macam - macam Cara Berakhirnya Persekutuan.

Menurut pasal 1646 B.W persekutuan berakhir, apabila :

a.      Dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan.

b.      Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan.

c.       Atas kehendak semata - mata dari beberapa atau seorang sekutu.

d.      Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampunan atau dinyatakan pailit.

Perkumpulan Yaitu beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dala bidang non - ekonomis (tidak untuk mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerjasama yang bentuk dan caranya diletakan dalam apa yang dinamakan anggaran dasar atau reklemen atau statuten.

Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengakuan sebagai badan hukum dari menteri kehakiman menurut peraturan sebagaimana termaktub dalam lembaran Negara tahun 1870 no. 64.

G.     Penghibahan.

1.      Pengertian dan Ketentuan - ketentuan Umum.

Menurut pasal 1666 B.W., Penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma - Cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang - barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang - barang yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667).

2.      Kecakapan untuk Memberi dan Menerima Hibah.

Untuk menghibahkan, seorang, selainnya bahwa ia harus sehat pikirannya, harus sudah dewasa. Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau wali.

3.      Cara Menghibahkan Sesuatu.

Pasal 1682 menetapkan tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaries, yang aslinya disimpan oleh notaries itu.

Dari pasal 1682 dan 1687 tersebut dapat kita lihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akte notaris tetapi untuk penghibahan barang bergerak yang berteguh atau surat penagihan hutang atas tunjuk tidak diperlukan sesuatu formalitas dan dapat dilakukan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada sipenerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya.

4.      Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah.

Meskipun suatu penghibahan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun ditentukan oleh pasal 1688 bagi si penghibah untuk dalam hal - hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan pada seseorang.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disetai penuntutan kembali barang - barang yang telah di hibahkan. Apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang - barang itu di ajukan kepada pengadilan.