Hukum Perikatan : Penitipan Barang, Pinjam Pakai, Pinjam Meminjam, Pemberian Kuasa, Penanggungan Utang, Perdamaian dan Arbitrase. (Bagian 2) 

A.    Penitipan Barang.

1.      Penitipan pada Umumnya dan Berbagai Macamnya.

Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 1694 B.W.

Menurut Undang - Undang ada dua macam Penitipan Barang yaitu :

a.       Penitipan Barang yang Sejati.

Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan Cuma - Cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang - barang yang bergerak (pasal 1696).

Sipenerima titipan barang tidak diperbolehkan memakai barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa izinnya orang yang menitipkan barang , yang dinyatakan dengan tegas atau dipersangkakan, atas ancaman penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu (pasal 1712).

b.      Sekestrasi.

Adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, di tangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil - hasilnya. Penitipan ini ada yang terjadi dengan persetujuan dan ada pula yang dilakukan atas perintah hakim atau pengadilan. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 1730 – 1734.

B.     Pinjam Pakai.

1        Pengertian dan Ketentuan - ketentuan Umum.

Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan Cuma - Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya (pasal 1740).

Dalam pinjam pakai, pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik dari barang yang dipinjamkan (pasal 1741).

Segala apa yang dapat dipakai orang dan tidak musnah karena pemakaian, dapat menjadi bahan perjanjian pinjam - pakai (pasal 1742).

2        Kewajiban Peminjam.

Peminjam diwajibkan menyimpan dan memelihara barang pinjaman itu sebagai seorang bapak rumah yang baik dan tidak boleh memakainya guna suatu keperluan yang lain. Jika ia memakai barangnya pinjaman guna suatu keperluan lain atau lebih lama dari yang diperbolehkan, maka selain dari pada itu ia adalah bertanggung jawab atas musnahnya barangnya sekalipun musnahnya barang itu disebabkan karena suatu kejadian yang sama sekali tidak di sengaja (pasal 1744).

Jika barangnya pada waktu dipinjamkan, telah ditaksir harganya, maka musnahnya barang itu, biarpun ini terjadi karena suatu kejadian yang tidak disengaja, adalah atas tanggungan si peminjam, kecuali apabila telah diperjanjikan sebalknya (pasal 1746).

3        Kewajiban orang yang meminjamkan.

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selainnya setelah lewatnya waktu yang ditentukan, atau jika tidak ada ketentuan yang demikian, setelah barangnya dipakai atau dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (pasal 1750).

C.    Pinjam – Meminjam.

1.      Pengertian dan Ketentuan – Ketentuan Umum.

Pinjam - Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang - barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (pasal 1754).

Berdasarkan perjanjian pinjam - meminjam, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya (pasal 1755).

2.      Kewajban Orang yang Meminjamkan.

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian (pasal 1759).

3.      Kewajiban Peminjam.

Orang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (pasal 1763).

Jka sipeminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumalah dan keadaan yang sama maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan.

4.      Meminjamkan dengan Bunga.

Dalam pasal 1765 menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.

D.    Perjanjian Untung – Untungan.

1.      Pengertian Perjanjian Untung – Untungan.

Adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Termasuk didalam perjanjian untung - untungan yaitu :

a.       Perjanjian pertanggungan.

b.      Bunga cagak hidup.

c.       Perjudian dan pertaruhan.

Mengenai perjanjian pertanggungan diatur dalam pasal 1774.

2.      Bunga Cagak - Hidup.

Bunga cagak hidup dapat dilahirkan dengan suatu prjanjian atas beban, atau dengan suatu akte hibah. Ada juga bunga cagak hidup itu diperoleh dengan wasiat. Suatu perjanjian atas beban adalah perjanjian timbal balik dimana prestasi dari pihak yang satu adalah imbalan dari prestasi pihak yang lain.

3.      Perjudian dan Pertaruhan.

Baik dalam perjudian dan pertaruhan hasil tentang untung atau rugi digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu.

Perbedaannya antara Perjudian dan Pertaruhan adalah :

a.       Dalam Perjudian, tiap - tiap pihak mengambil bagian atau ikut serta dalam permainan yang hasilnya akan menetukan untung atau rugi tersebut. Selanjutnya dalam perjudian, hasil dari permainan tersebut selalu hampir seluruhnya tergantung pada nasib dan tidak pada kepandaian.

b.      Dalam Pertaruhan, mereka berada di luar permainan tersebut. Malahan adakalanya tidak ada sesuatu yang dinamakan permainan tetapi hanya ada suatu kejadian saja.

E.     Pemberian Kuasa.

1.      Pengertian Pemberian Kuasa.

Adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (pasal 1792).

2.      Kewajiban Si kuasa.

Si kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut.

Si kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunujuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya :

a.       Jika tidak telah diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya.

b.      Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak cakap atau tak mampu.

3.      Kewajiban si Pemberi Kuasa.

Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan - perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.

Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya dari pada itu, selainnya sekadar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam – diam (pasal 1807).

4.      Berakhirnya pemberian kuasa.

Pasal 1813 memberikan bermacam - macam cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu :

a.       Dengan ditariknya kembali kuasanya si juru kuasa.

b.      Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh sijuru kuasa.

c.       Dengan meninggalnya, pengampunannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa.

d.      Dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

F.     Penanggungan Utang.

1.      Pengertian dan Sifat - sifat Penanggungan.

Penanggungan Adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berpiutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya (pasal 1820).

Tiada penanggungan , jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Namun dapatlah seorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam hal kebelumdewasaan (pasal 1821).

Menurut pasal 1827 mengatakan bahwa si berutang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus mengajukan seorang yang mempunyai kecakapan menurut hukum untuk mengikatkan dirinya, cukup mampu untuk memenuhi perikatannya dan berdiam di wilayah Indonesia.  

2.      Akibat - akibat Penanggungan antara Kreditur dan Penanggung.

Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika siberutang lalai, sedangkan harta benda si berutang ini harus lebih dahulu di sita dan di jual untuk melunasi utangnya (pasal 1831).

Sipenanggung tidak dapat menuntut supaya harta benda si berutang terlebih dahulu di sita dan di lelang untuk melunasi utangnya, dalam hal :

a.       Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk enuntut dilakukannya lelang - sita lebih dahlu atas harta benda si berutang.

b.      Apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama - sama dengan si berutang utama secara tanggung menanggung.

c.       Jika si berutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi.

d.      Jika si berutang berada dalam keadaan pailit.

e.       Dalam halnya penanggungan yang di perintahkan oleh hakim.

3.      Akibat - akibat penanggung antara si berutang dan si penanggung dan antara si penanggung sendiri.

Si penanggung dan juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu  (pasal 1839). Sipenanggung dapat menuntut si berutang untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya :

a.       Apabila ia di gugat di muka hakim untuk membayar.

b.      Apabila si berutang telah berjanji membebaskannya dari penanggungannya di dalam suatu waktu tertentu.

c.       Apabila utangnya telah dapat di tagih  karena lewatnya jangka waktu yang telah di tetapkan untuk pembayarannya.

Setelah lewatnya waktu sepuluh tahun jika perikatannya pokok tidak mengandung jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali apabila perikatannya pokok sedemikian sifatnya, hingga ia tidak dapat diakhiri sebelum lewatnya jangka waktu tertentu, sepertinya suatu perwalian (pasal 1843).

4.      Hapusnya Penanggungan.

Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab - sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan - perikatan yang lainnya (pasal 1845).

Adapun  cara - cara berakhirnya perikatan - perikatan itu diatur dalam bab IV dari buku III B.W. (pasal 1381 dan selanjutnya). Si penanggung dibebaskan apabilla ia, karena kesalahan si berpiutang, tidak lagi dapat menggantikan hak - haknya, hipotik - hipotik dan hak - hak istimewanya si berpiutang (pasal 1848).

G.    Perdamaian dan Arbitrase.

1.      Perdamaian.

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis (pasal 1851).

Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal - hal yang termaksud dalam perdamaian itu. Tentang kepentingan - kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian. Perdamaian ini tidak sekali - kali menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut perkaranya (pasal 1853).

2.      Arbitrase.

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.