Pelabuhan : Pengertian, Jenis dan Aturan Khususnya


Pelabuhan : Pengertian, Jenis dan Aturan Khususnya 

A.    Pengertian Pelabuhan.
Identifikasi peraturan - peraturan di pelabuhan Menurut Keputusan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan laut No. KM.26 Tahun 1988, yang dimaksud dengan Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/MEN/2004 yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan itu adalah sama dengan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya engan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan / atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan.
B.     Jenis Pelabuhan.
Ada dua pengertian tentang pelabuhan yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1983 yang dimaksud dengan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus :
1.      Pelabuhan Umum.
Adalah pelabuhan yang terbuka untuk umum dan berada di bawah pengelolaan Perum Pelabuhan (Pelindo).
2.      Pelabuhan Khusus.
Adalah pelabuhan yang penggunaannya khusus untuk kegiatan sektor industri, pertambangan atau pertanian.
Contohnya : Pelabuhan khusus Angkatan Laut, Pelabuhan Khusus Minyak sawit, perikanan, dsb.
C.    Perusahaan Bongkar Muat dan Departemen Imigrasi.
a.      Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.88/AL.305/85 yang dimaksud dengan perusahaan bongkar - muat (PBM) adalah perusahaan yang secara khusus berusaha di bidang bongkar muat dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang lini I maupun langsung ke alat angkutan.
1.      Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 1999 tanggal, 5 Oktober yang diberlakukan mulai tanggal, 5 Oktober 2001 mengatur bahwa perusahaan pelayaran dapat mengerjakan kegiatan bongkar muat untuk kapal - kapal armada miliknya.
2.      Sedangkan No. KM 57 Tahun 1991 tanggal, 22 Juli 1991 mengenai tarif bongkar muat di pelabuhan laut.
Hubungan prosedur kerja antara Bea Cukai dan Imigrasi Kedua instansi pemerintah di pelabuhan mempunyai hubungan kerja yang erat dimana pihak bea cukai adalah memeriksa apakah orang yang datang ke Indonesia itu adalah benar - benar membahayakan atau tidak maka perlu diadakan pemeriksaan dokumen dan keberadaan barangnya.
b.      Departemen Imigrasi dan Departemen Bea Cukai.
Untuk lebih jelasnya Departemen Imigrasi itu adalah :
1.      Instansi yang keberadaannya dibawah pemerintah.
2.      Bertugas untuk mengatur segala sesuatu yang bersangkutan dengan imigrasi dan emigrasi baik oleh penumpang (passenger) maupun anak buah kapal (crew).
3.      Instansi ini juga memberikan surat ijin mendarat (clearance inwards ) dan ijin meninggalkan pelabuhan (clearance outward) kepada kapal setelah memeriksa dokumen kapal antara lain mengenai :
a.       Daftar barang-barang milik awak kapal atau buku pelaut (articles seaman’s book)
b.      Daftar Anak Buah Kapal (crew list).
Untuk Departemen Bea Cukai :
1.      Bertugas mengawasi dan memungut tarif bea cukai yang telah ditentukan oleh pemerintah terhadap barang - barang yang keluar masuk negara (eksport/import).
2.      Bertugas untuk menyita barang - barang yang tidak memiliki dokumen lengkap / barang gelap / illegal.
c.       Aturan - aturan Khusus di dalam Pelabuhan Perikanan.
Aturan - aturan khusus dimaksudkan adalah aturan - aturan yang terkait dengan bidang perikanan seperti didalam Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan banyak memuat aturan - aturan dan pasal khusus dan Permen No. 5 Tahun 2008.
Contoh : bahwa setiap kapal perikanan disamping harus melengkapi dokumen kapal sama dengan kapal yang lain. Namun untuk kapal ikan harus ditambah dengan dokumen surat seperti ijin usaha penangkapan ikan.
Jadi aturan khusus dimaksud adalah dokumen surat ijin usaha penangkapan ikan.


Comments