Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat


Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat 
 

(Materi PKN Kelas 8 – Halaman 167 s/d 184)
Negara Indonesia adalah penganut teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum sehingga jelas bahwa Indonesia menganut paham demokrasi. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara.
1.      Prinsip – Prinsip Kedaulatan Negara republic Indonesia.
Sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat, Indonesia memiliki prinsip – prinsip sebagai berikut :
a.       Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republic (Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945).
Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan republic. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam beberapa daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
b.      Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – undang dasar (Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945).
Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR, tetapi melalui berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD NRI tahun 1945. Jadi, pasal ini merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan UUD NRI tahun 1945 Alinea IV.
c.       Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945).
Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (Akuntabel)
d.      Presiden tidak dapat membekukan dan / atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945).
Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk :
1.      Mewujudkan keseimbangan politik bahwa DPR tidak dapat memberhentikan presiden dan presiden juga tidak dapat membekukan DPR.
2.      Melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat.
3.      Pada masa yang akan datang tidak boleh terjadi peristiwa pembekuan dan / atau pembubaran DPR oleh presiden
e.       Menteri – menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945)
f.       MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang – Undang Dasar (Pasal 3 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945)
Untuk meyakini prinsip – prinsip kedaulatan negara tersebut, warga negara berkewajiban melaksanakannya. Hal itu sangat penting karena dapat membina dan menegakkan negara yang berdaulat dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi pancasila, ada 2 asas, yaitu :
a.      Asas Kerakyatan.
Asas Kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, amnunggal dengan nasib dan cita – cita rakyat serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita – cita dengan rakyat.
b.      Asas Musyawarah untuk Mufakat.
Asas Musyawarah untuk Mufakat adalah asas yang memperhatikan aspirasi atau kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang berjiwa dengan kasih saying dan pengorbanan.
Selanjutnya, untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan tertib hukum. Tertib hukum akan dapat terlaksana jika negara Indonesia menganut teori kedaulatan kedaulatan hukum. Oleh karena itu, Indonesia mendasarkan system pemerintahannya pada hukum dan tidak bersifat absolut. Artinya, kekuasaan yang ada di negara kita dibatasi dengan Undang – undang atau peraturan perundang – undangan. Sebagai negara yang menganut kedaulatan hukum, Indonesia memiliki prinsip – prinsip sebagai berikut :
a.       Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang menyangkut persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.
b.      Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain.
c.       Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan.
Ciri – ciri yang menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut Kedaulatan Hukum adalah
a.       Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
b.      Diakuinya hak asasi manusia dan dicantumkan dalam konstitusi dan perundang – undangan.
c.       Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan.
d.      Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.
e.       Adanya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
f.       Adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jadi, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sedangkan pemerintahan berdasarkan system konstitusional. Berdasarkan hal itu, Indonesia menganut system demokrasi konstitusional. Ciri khas demokrasi bangsa Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Dengan demikian, bangsa Indonesia menganut Teori Kedaulatan Rakyat.
2.      Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat.
Lembaga pemegang kedaulatan rakyat di Indonesia terdiri atas lembaga kedaulatan rakyat di pusat dan di daerah.
a.      Lembaga Pemegang Kedaulatan Rakyat di Pusat.
Lembaga pemegang kedaulatan rakyat di pusat terdiri sebagai berikut :
1.      Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR sebagai lembaga kedaulatan rakyat memiliki susunan, kedudukan, tugas dan wewenang sebagai berikut :
a.      Susunan dan Keanggotaan MPR
Menurut Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang – Undang. dengan demikian, anggota MPR memiliki legitimasi sangat kuat karena semua anggota MPR dipilih oleh rakyat. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah / janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah / janji bersama – sama yang dipimpin oleh Ketua mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR. 
b.      Kedudukan MPR.
MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
c.       Tugas dan Wewenang MPR.
MPR memiliki tugas dan wewenang, antara lain :
1.      Mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945.
2.      Melantik presiden dan / atau wakil presiden hasil pemilihan umum.
3.      Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan / atau wakil presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan / atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan / atau terbukti bahwa presiden dan / atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan / atau wakil presiden.
4.      Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5.      Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.
6.      Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
d.      Hak MPR.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak, yaitu :
a.       Mengajukan usul perubahan pasal – pasal dalam undang – undang dasar.
b.      Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
c.       Memilih dan dipilih
d.      Membela diri
e.       Imunitas
f.       Protokoler
g.      Keuangan dan Administratif.
2.      Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
DPR merupakan lembaga kedaulatan rakyat yang memiliki susunan, kedudukan, fungsi dan tugas sebagai berikut :
a.      Susunan dan Keanggotaan DPR.
DPR terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Anggota DPR berjumlah 560 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di Ibu Kota negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah / janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah / janji secara bersama – sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR.
b.      Kedudukan dan Fungsi DPR.
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR mempunyai 3 (Tiga) fungsi, yaitu :
1.      Legislasi .
Artinya menjalankan kekuasaan membentuk UUD.
2.      Anggaran.
Artinya membahas / mengubah RAPBN dan menetapkan APBN
3.      Pengawasan.
Artinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh presiden (pemerintah).
c.       Tugas dan Wewenang DPR.
DPR mempunyai tugas dan wewenang, antara lain :
1.      Membentuk Undang – undang yang dibahas dengan untuk mendapat persetujuan bersama.
2.      Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah penggganti undang – undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang - undang
3.      Menerima rancangan undang – undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4.      Membahas rancangan undang – undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (huruf 3) bersama presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden
5.      Membahas rancangan undang – undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden.
6.      Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang – undang tentang APBN dan rancangan undang – undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
7.      Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang – undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.
8.      Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang – undang dan APBN.
9.      Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.
10.  Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang – undang.
11.  Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
12.  Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
13.  Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
14.  Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
15.  Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
16.  Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
17.  Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.
18.  Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan asset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
19.  Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
20.  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang – undang.
d.      Hak DPR
Sebagai lembaga perwakilan, DPR mempunyai hak, antaralain interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Sebaliknya, setiap anggota DPR juga memiliki hak yang sama dalam beberapa hal.
Hak yang dimiliki setiap anggota DPR adalah
a.       Mengajukan Rancangan Undang – Undang.
b.      Mengajukan pertanyaan
c.       Menyampaikan usul dan pendapat.
d.      Memilih dan dipilih.
e.       Membela diri.
f.       Imunitas.
g.      Protokoler.
h.      Keuangan dan administrative.
3.      Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Salah satu lembaga kedaulatan rakyat yang baru adalah DPD. DPD memiliki susunan, kedudukan, fungsi, tugas dan hak sebagai berikut :
a.      Susunan dan Keanggotaan DPD.
DPD terdiri atas wakil – wakil daerah provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama sidang bertempat tinggal di ibukota negara republic Indonesia. masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah / janji.
Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD mengucapkan sumpah / janji secara bersama – sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang paripurna DPD.
b.      Kedudukan dan Fungsi DPD.
DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD mempunyai fungsi, antara lain :
1.      Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
2.      Pengawasan atas pelaksanaan undang – undang tertentu.
c.       Tugas dan Wewenang DPD.
Tugas dan wewenang DPD, antara lain sebagai berikut :
1.      Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2.      Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang – undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a (huruf 1).  
3.      Ikut membahas bersama DPR dan presiden rancangan undang – undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a (huruf 1).
4.      Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang – undang tentang APBN dan rancangan undang – undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
5.      Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.
6.      Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang – undang APBN, pajak, pendidikan dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
7.      Menerima hasil pemeriksaan atas keuanagn negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang – undang yang berkaitan dengan APBN.
8.      Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK
9.      Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
d.      Hak DPD.
Sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat, DPD memiliki hak, antara lain :
1.      Mengajukan Rancangan Undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2.      Ikut membahas rancangan undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonoi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3.      Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan rancangan undang – undang tentang APBN dan rancangan undang – undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
4.      Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan puasat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.
Sebaliknya, setiap anggota DPD memiliki hak, antara lain :
a.       Menyampaikan usul dan pendapat.
b.      Memilih dan dipilih.
c.       Membela diri.
d.      Imunitas.
e.       Protokoler.
f.        Keuangan dan administrative.
g.      Bertanya.
4.      Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, negara Indonesia menganut system Pemerintahan Presidensial. Hal itu berarti bahwa kekuasaan pemerintahan dipimpin oleh presiden. Kekuasaan presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan dan kekuasaan di bidang legislative tercantum dalam berbagai pasal dan ayat UUD NRI Tahun 1945. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden (Pasal 4 Ayat 1). Menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden merupakan juga sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
a.      Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara.
Kekuasaan presiden sebagai kepala negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain sebagai berikut :
1.      Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10)
2.      Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11)
3.      Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat – syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan UU (Pasal 12)
4.      Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
5.      Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14)
6.      Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain – lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)
7.      Presiden meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F)
8.      Presiden menetapkan hakim agung yang disetujui oleh DPR atas usul Komisi Yudisial (Pasal 24A)
b.      Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Chief of Executive).
Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain sebagai berikut :
1.      Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4)
2.      Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16)
3.      Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17)
c.       Kekuasaan Presiden di Bidang Legislatif.
Kekuasaan presiden di bidang legislative diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain sebagai berikut :
1.      Presiden mengajukan Rancangan UU kepada DPR (Pasal 20), termasuk Rancangan UU RAPBN (Pasal 23)
2.      Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU
3.      Presiden menetapkan peraturan pemerintah sebagai Pengganti UU dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 22)
5.      Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam reformasi dewasa ini, salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara adalah pengelolaan keuangan negara secara transparan. Tugas BPK antara lain untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (Pasal 23E ayat 1). Hasil pemeriksaan keuanganan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenanganya (Pasal 23E ayat 2). Hal ini menunjukkan bahwa BPK juga memiliki fungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
6.      Kekuasaan Kehakiman.
Menurut Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman juga merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat 2).
Adapun badan – badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai berikut :
a.      Mahkamah Agung (MA).
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang – undangan di bawah UU terhadap UU dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU (Pasal 24A Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945). Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan UU.
b.      Mahkamah Konstitusi (MK).
Didalam Pasal 24C Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaaan pelanggaran oleh presiden dan / atau wakil presiden menurut UUD.
Mahkamah Konstitusi mempuyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing – masing 3 orang oleh mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR dan 3 orang oleh presiden. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acar serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan UU.
7.      Komisi Yudisial.
Didalam Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang – undang.
b.      Lembaga Kedaulatan Rakyat di Daerah.
Pemegang Kedaulatan Rakyat, selain yang disebutkan di atas juga oleh lembaga kedaulatan rakyat di daerah. Lembaga kedaulatan rakyat di daerah adalah sebagai berikut :
1.      Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.
DPRD Provinsi  memiliki susunan, kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban sebagai berikut :
a.      Susunan dan Keanggotaan DPRD Provinsi.
DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang – kurangnya 35 orang dan sebanyak – banyaknya 100 orang. Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Masa jabatannya 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah / janji. Anggota DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji bersama – sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam Sidang paripurna DPRD Provinsi.
b.      Kedudukan dan Fungsi DPRD Provinsi.
DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD Provinsi mempunyai 3 fungsi, yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
c.       Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi.
DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang diantaranya :
1.      Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur.
2.      Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur.
3.      Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD provinsi.
4.      Mengusulkan pengangkatan dan / atau pemberhentian gubernur dan / atau wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan / atau pemberhentian.
5.      Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur.
6.      Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7.      Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
8.      Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
9.      Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10.  Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
11.  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
d.      Hak DPRD Provinsi.
Setiap lembaga kedaulatan rakyat di daerah, DPRD Provinsi memiliki hak. Hak yang dimiliki DPRD Provinsi sebagai sebuah lembaga adalah interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.
Setiap anggota DPRD Provinsi juga memiliki hak. Hak anggota DPRD Provinsi, antara lain :
a.       Mengajukan Rancangan Peraturan daerah
b.      Mengajukan pertanyaan.
c.       Menyampaikan usul dan pendapat.
d.      Memilih dan dipilih.
e.       Membela diri.
f.       Imunitas.
g.      Protokoler.
h.      Keuangan dan administrative.
i.        Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
2.      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota.
DPRD Kabupaten / Kota memiliki susunan, kedudukan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai  berikut :
a.      Susunan dan Keanggotaan DPRD Kabupaten / Kota.
DPRD Kabupaten / Kota terdiri atas anggota Partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Anggota DPRD Kabupaten / Kota berjumlah sekurang – kurangnya 20 orang dan sebanyak – banyaknya 50 orang. Keanggotaan DPRD kabupaten / kota diresmikan dengan keputusan gubernur atas nama presiden. Anggota DPRD kabupaten / Kota berdomisili di daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten / Kota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten / Kota yang baru mengucapkan sumpah / janji.
b.      Kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten / Kota.
DPRD Kabupaten / Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten / kota. DPRD Kabupaten / Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
c.       Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten / Kota.
DPRD Kabupaten / Kota mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya :
1.      Membentuk peraturan daerah kabupaten / Kota bersama Bupati / Walikota.
2.      Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten / Kota yang diajukan oleh Bupati / walikota
3.      Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Kabupaten / Kota.
4.      Mengusulkan pengangkatan dan / atau pemberhentian bupati / walikota dan / atau wakil bupati / wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan / atau pemberhentian.
5.      Memilih wakil bupati / wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati / wakil walikota.
6.      Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten / kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7.      Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota.
8.      Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota.
9.      Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10.  Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
11.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
d.      Hak DPRD Kabupaten / Kota.
Hak anggota DPRD Kabupaten / Kota sebagai lembaga kedaulatan rakyat di daerah adalah interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, sedangkan setiap anggota DPRD kabupaten / Kota, antara lain :
1.      Mengajukan rancangan peraturan daerah.
2.      Mengajukan pertanyaan.
3.      Menyampaikan usul dan pendapat.
4.      Memilih dan dipilih.
5.      Membela diri.
6.      Imunitas.
7.      Protokoler.
8.      Keuangan dan administrative.
9.      Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.

Comments