Soal dan Jawaban IPS Terpadu Kelas VII – Halaman 118


Soal dan Jawaban IPS Terpadu Kelas VII – Halaman 118 

Aktivitas Kelompok
Diskusikan dengan kelompokmu apa tugas dari masing – masing Lembaga Politik tersebut diatas !. Kemudian Presentasikan di depan Kelas.
No
Nama Lembaga
Tugasnya
1
MPR

2
Presiden

3
Wakil Presiden

4
DPR

5
DPD

6
Pemerintah Daerah

7
DPRD Provinsi

8
DPRD Kabupaten / Kota

9
Partai Politik


Jawaban
Apabila tabel nya kurang jelas atau berantakan, Anda bisa mendownload Filenya DISINI
No
Nama Lembaga
Tugasnya
1
MPR
Ada 6 Tugas dan Wewenang MPR, diantaranya :
a.       Mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945.
b.      Melantik presiden dan / atau wakil presiden hasil pemilihan umum.
c.       Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan / atau wakil presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan / atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan / atau terbukti bahwa presiden dan / atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan / atau wakil presiden.
d.      Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
e.       Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.
f.       Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
2
Presiden
A.    Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara. 
Kekuasaan presiden sebagai kepala negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain sebagai berikut :
1.      Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10).
2.      Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11).
3.      Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat – syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan UU (Pasal 12).
4.      Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13).
5.      Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14).
6.      Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain – lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15).
7.      Presiden meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F).
8.      Presiden menetapkan hakim agung yang disetujui oleh DPR atas usul Komisi Yudisial (Pasal 24A).
B.     Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Chief of Executive). 
Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain sebagai berikut :  
1.      Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4).
2.      Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16).
3.      Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17).
C.    Kekuasaan Presiden di Bidang Legislatif.
Kekuasaan presiden di bidang legislative diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain sebagai berikut :
1.      Presiden mengajukan Rancangan UU kepada DPR (Pasal 20), termasuk Rancangan UU RAPBN (Pasal 23).
2.      Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU.
3.      Presiden menetapkan peraturan pemerintah sebagai Pengganti UU dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 22)
3
Wakil Presiden
Ada 9 Tugas Wakil Presiden, diantaranya :
a.       Mendampingi presiden jika presiden menjalankan tugas – tugas kenegaraan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
b.      Membantu dan mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan.
c.       Melaksanakan tugas teknis pemerintahaan sehari – hari.
d.      Membantu presiden dalam mengkoordinasikan, menjalankan dan mengevaluasi program kerja cabinet. Termasuk dalam fungsi ini, wakil presiden dapat juga sebagai kepala suatu badan administrasi pemerintahan atau suatu komisi negara.
e.       Menyusun agenda kerja cabinet dan menetapkan focus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden.
f.       Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
g.      Bertanggung jawab penuh membantu presiden dalam urusan kenegaraan.
h.      Menjalaankan roda koordinasi dan komunikasi antara lembaga – lembaga di pemerintahan.
i.        Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai habis masa jabatannya dalamhal presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
4
DPR
Ada 20 Tugas dan Wewenang DPR, diantaranya :
a.       Membentuk Undang – undang yang dibahas dengan untuk mendapat persetujuan bersama.
b.      Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah penggganti undang – undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang – undang.
c.       Menerima rancangan undang – undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
d.      Membahas rancangan undang – undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (huruf 3) bersama presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden.
e.       Membahas rancangan undang – undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden.
f.       Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang – undang tentang APBN dan rancangan undang – undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.  
g.      Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang – undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.
h.      Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang – undang dan APBN.
i.        Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.
j.        Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang – undang.
k.      Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
l.        Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
m.    Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
n.      Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
o.      Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
p.      Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
q.      Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.
r.        Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan asset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
s.       Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
t.        Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang – undang.
5
DPD
Ada 9 Tugas dan Wewenang DPD, diantaranya :
a.       Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b.      Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang – undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a  
c.       Ikut membahas bersama DPR dan presiden rancangan undang – undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a
d.      Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang – undang tentang APBN dan rancangan undang – undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
e.       Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.
f.       Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang – undang APBN, pajak, pendidikan dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
g.      Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang – undang yang berkaitan dengan APBN.
h.      Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
i.        Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6
Pemerintah Daerah
A.    Pemerintah Daerah, tugasnya :
1.      Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2.      Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
3.      Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4.      Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5.      Penanganan bidang kesehatan.
6.      Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
7.      Penanggulangan masalah sosial.
8.      Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9.      Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10.  Pengendalian lingkungan hidup.
11.  Pelayanan pertanahan.
12.  Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
13.  Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan.
14.  Pelayanan administrasi penanaman modal.
15.  Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
16.  Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan.
B.     Kepala Daerah, tugasnya :
1.      Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2.      Mengajukan Rancangan Perda.
3.      Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
4.      Menyusun dan Mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5.      Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6.      Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
7.      Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
7
DPRD Provinsi
(Pasal 94 – 146 UU No. 23 Tahun 2014)
Ada 11 Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi, diantaranya :
a.       Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur.  
b.      Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur.
c.       Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD provinsi.
d.      Mengusulkan pengangkatan dan / atau pemberhentian gubernur dan / atau wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan / atau pemberhentian.
e.       Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur.
f.       Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
g.      Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
h.      Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
i.        Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
j.        Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
k.      Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
8
DPRD Kabupaten / Kota
Ada 11 Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten / Kota, diantaranya :
a.       Membentuk peraturan daerah kabupaten / Kota bersama Bupati / Walikota.
b.      Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten / Kota yang diajukan oleh Bupati / walikota.
c.       Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Kabupaten / Kota.
d.      Mengusulkan pengangkatan dan / atau pemberhentian bupati / walikota dan / atau wakil bupati / wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan / atau pemberhentian.
e.       Memilih wakil bupati / wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati / wakil walikota.
f.       Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten / kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
g.      Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota.
h.      Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota.
i.        Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
j.        Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
k.      Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.
9
Partai Politik
Tugas Partai Politik secara Umum, diantaranya :
1.      Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi Politik.
2.      Partai Politik sebagai Sarana Sosialisasi Politik.
3.      Partai Politik sebagai Sarana Perekrutan Politik.
4.      Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik.



Comments