Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi - Masa Kemerdekaan (1945 – 1950)


Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi - Masa Kemerdekaan (1945 – 1950) 

1.      Proklamasi Kemerdekaan.
a.      Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan Sekutu. Untuk menghadapi Sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa – bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan Parlemen Jepang, dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor – kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang.
1.      Pembentukan Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan siding sebanyak 2 kali. Siding pertama dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 – 17 Juli 1945.
a.      Sidang Pertama BPUPKI.
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar Negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar Negara yang benar – benar tepat, maka acara dalam siding ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno. Gagasan mengenai dasar Negara yang dikemukakan oleh masing – masing tokoh dapat kita amati pada table di bawah ini :
Nama Tokoh
Waktu Penyampaian Pidato
Gagasan
Mr. Mohammad Yamin
29 Mei 1945
1.      Peri Kebangsaan.
2.      Peri Kemanusiaan
3.      Peri Ke – Tuhanan.
4.      Peri Kerakyatan.
5.      Kesejahteraan Sosial.
Mr. Soepomo
31 Mei 1945
1.      Persatuan
2.      Kekeluargaan
3.      Keseimbangan Lahir dan Batin
4.      Musyawarah
5.      Keadilan Rakyat.
Ir. Soekarno
1 Juni 1945
1.      Kebangsaan Indonesia.
2.      Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan.
3.      Mufakat atau Demokrasi.
4.      Kesejahteraan Sosial.
5.      Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar Negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada tangga 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila.
Sampai akhir masa siding pertama ini belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar Negara RI yang benar – benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia Sembilan. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar Negara RI.
Pertemuan Panitia Sembilan menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945.
b.      Sidang Kedua BPUPKI.
Siding kedua membahas Rencana Undang – Undang Dasar (UUD). Siding ini juga membicarakan bentuk Negara. Mengenai bentuk Negara, mayoritas peserta siding setuju dengan bentuk Republik. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketahui Ir. Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketahui oleh Soepomo untuk merumuskan batang tubuh UUD.
Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang UUD yang diketahui Soekarno melaporkan hasil kerja panitia yaitu :
1.      Pernyataan Indonesia Merdeka.
2.      Pembukaan Undang – Undang Dasar.
3.      Batang Tubuh UUD.
Dengan demikian, Panitia Perancang UUD telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang – Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang UUD.
2.      Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang – Undang Dasar bagi Negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah PPKI. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarnodan wakilnya Drs. Mohammad Hatta, sebagai penasihat diangkat Mr. Achmad Subardjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang, kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia.
Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi, pada tanggal 9 agustus 1945 dengan memanggil tiga tokoh nasional yakni Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Radjiman Wiedyodiningrat dipanggil ke Saigon / Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut, yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. 
b.      Peristiwa Rengasdengklok.
Peristiwa Rengasdengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syuarat kepada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sutan Syahrir. Kemudian Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Mohammad Hatta yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Mohammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno – hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI karena Sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang.
Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno – Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal – hal yang tidak diinginkan.
Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 24.00 menjelang 16 Agustus 1945. Rapat itu dihadiri oleh Sukarni, Chaerul Saleh, Yusuf Kunto, dr. Muwardi, Syudanco singgih dan dr. Sucipto. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno – Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, pada 16 Agustus 1945 pukul 04.30, Soekarno – Hatta dibawa para pemuda ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.
Sesampainya di Rengasdengklok, Soekarno – Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan Peta pimpinan Syudanco Subeno. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno – Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno- Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak jepang tentang menyerahnya jepang kepada sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu dalam siding PPKI.
Di tengah suasana tersebut, Ahmad Soebardjo datang beserta sekertaris pribadinya, Sudiro pada pukul 17,30 WIB. Ahmad Soebardjo memberitahukan kebenaran menyerahnya jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta. Ahmad Soebardjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan yang meyakinkan tersebut, Syudanco Subeno bersedia melepaskan Soekarno Hatta.
c.       Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Pada malam hari, 16 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, Soekarno Hatta beserta rombongan  berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23.00, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang, karena Laksamana Maeda adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksamana Maeda inilah rumusan teks proklamasi disusun.
Ir. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subardjo sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Moh. Hatta. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak Bangsa Indonesia untuk merdeka dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan.
Pada pukul 04.00 WIB, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Sukarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Sukarni juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Sukarni diterima, kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada tiga perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Melik, yaitu :
1.      Kata “Tempoh” diganti menjadi “Tempo”.
2.      Kata “Wakil – wakil bangsa Indonesia” diganti menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”
3.      Penulisan tanggal yang tertera “Djakarta, 17-8-45” menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 45”.
Selanjutnya, Sukarni mengusulkan agar pembacaan Proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Usulan itu diterima. Pertemuan kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB.
d.      Proklamasi Kemerdekaan 17 agustus 1945.
Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur No.56. halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latief Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam melaksanakan pengamanan dibandu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang.
Tepat pukul 10.00 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera Merah putih oleh Latief Hendraningrat dan S. Suhud. Rakyat yang hadir serentak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Walikota Jakarta, Sueiryo dan dr. Muwardi.
Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut berlangsung secara sederhana dan hanya memakan waktu kurang dari satu jam. Meskipun demikian, peristiwa tersebut membawa membawa pengaruh yang luar biasa hebatnya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya Negara Republik Indonesia yang berdaulat.
e.       Sambutan Rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan.
Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat Indonesia dapat dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu. Namun demikian, ada juga yang menanggapi kemerdekaan itu adalah bebas dari segala – galanya, sehingga mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini membelenggunya. Sikap inilah yang pada gilirannya memunculkan perlawanan – perlawanan baik terhadap tentara Jepang maupun kepada penguasa pribumi yang pada zaman colonial Belanda maupun Jepang yang berpihak kepada penjajah.
1.      Rapat Raksasa di Lapangan Ikada.
Rakyat Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, pada umumnya melakukan aksi – aksi yang mendukung diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite van Aksi Menteng 31, menghendaki agar para pemimpin perjuangan kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat dan berbicara dihadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa. Rencana ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu persiapan pengerahan massa dan menyampaikan rencana itu kepada presiden. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mo. Hatta yang terpilih secara aklamasi oleh PPKI, menyetujui rencana tersebut, demikian juga dengan para menteri yang telah dilantik.
Masalah yang menjadi perhatian adalah sikap tentara Jepang dengan rencana tersebut. Presiden harus mempertimbangkan rencana tersebut dengan matang agar tidak terjadi bentrokan dengan massa. Presiden memutuskan untuk mengadakan siding cabinet di kediaman presiden. Siding cabinet diselenggarakan pada tanggal 9 September 1945 dan berlangsung sampai tengah malam, sehingga siding ditunda sampai pukul 10.00 pagi keesokan harinya. Pada pagi harinya siding dilanjutkan lagi di Lapangan Banteng Barat dan dihadiri oleh para pemimpin pemuda atau para pemimpin Badar Perjuangan. Para pemimpin pemuda menghendaki agar pertemuan antara pemimpin bangsa dengan rakyatnya tidak dibatalkan. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan rapat menyetujui rencana itu. Presiden dan wakil presiden serta para menteri kemudian menuju ke Lapangan Ikada. Ternyata Lapangan Ikada telah dipenuhi oleh massa yang lengkap dengan senjata tajam. Tampak pula tentara Jepang bersiap siaga senjata lengkap dan tank – tanknya. Melihat kondisi ini tampaknya bentrokan antar pasukan Jepang dengan massa dapat terjadi sewaktu – waktu. Mobil presiden dan wakil presiden diberhentikan sebentar oleh komandan jaga sebelum dipersilahkan masuk ke Lapangan Ikada. Soekarno menuju panggung dan menyampaikan pidato singkat setelah memasuki Lapangan Ikada. Soekarno meminta dukungan dan kepercayaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi kebijaksanaan – kebijaksanaannya, patuh dan disiplin dalam pidatonya. Soekarno juga memerintahkan massa untuk bubar dengan tertib.dari Lapangan Ikada. Melihat fenomena ini, rapat raksas di Lapangan Ikada ini adalah manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Sekalipun rapat ini berlangsung singkat, tetapi telah berhasil mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya dan sekaligus memberikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya.
2.      Tanggapan di Berbagai Daerah terhadap Proklamasi.
Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan dan berbagai tempat umum lainnya.
Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Doa syukur berkumandang di tempat – tempat ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah.
2.      Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan system administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik.
Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan Negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat – rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut :
a.      Pengesahan UUD 1945
Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hokum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri.
b.      Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan wakil Presiden terpilih.
c.       Pembagian Wilayah Indonesia.
Rapat PPKI tanggal 19 agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.
d.      Pembentukan Kementerian.
Mr. ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat Panitia Kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat Panitia Kecil mangajukan adanya 13 Kementerian. Pada 2 September 1945, dibentuk susunan cabinet RI yang pertama. Cabinet ini merupakan cabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. Adapun susunan cabinet RI yang pertama tersebut adalah sebagai berikut :
KABINET PERTAMA
No
KEMENTERIAN
PEJABAT
1
Menteri Dalam Negeri
R.A.A. Wiranata Kusumah
2
Menteri Luar Negeri
Ahmad Soebardjo
3
Menteri Keuangan
A.A. Maramis
4
Menteri Kehakiman
Soepomo
5
Menteri Kemakmuran
Ir. Surachman Tjokroadisurjo
6
Menteri Keamanan Rakyat
Supriyadi
7
Menteri Kesehatan
Dr. Boentaran Martoatmodjo
8
Menteri Pengajaran
Ki Hajar Dewantara
9
Menteri Penerangan
Amir Ajarifuddin
10
Menteri Sosial
Iwa Kusumasumantri
11
Menteri Pekerjaan Umum
Abikusno Tjokrosujoso
12
Menteri Perhubungan
Abikusno Tjokrosujoso
13
Menteri Negara
Wahid Hasyim
14
Menteri Negara
Otto Iskandardinata
15
Menteri Negara
Mr. R.H. Sartono
16
Menteri Negara
M. Amir.

Selain itu diangkat pula 4 pejabat Negara yang mengepalai beberapa lembaga Negara, antara lain : Kusumahatmaja (mahkamah Agung), Gatot Tarunamiharja (Jaksa Agung), A.G. Pringgodigdo (Sekretaris Negara) dan Sukarjo Wiryopranoto (Juru Bicara Negara)
e.       Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
f.       Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan.
Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA,KNIL dan Heiho. Pada tanggal 5 oktober berdirilah TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Supriyadi (tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar) terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Oerip Sumihardjo segera membentuk Markas Besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.
3.      Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan.
Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya, diantaranya :
a.      Perjuangan Fisik.
1.      Insiden Hotel Yamato.
Insiden Hotel yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda (Merah – Putih – Biru) menjadi bendera Indonesia (Merah – Putih). Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya.
Insiden diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera hotel. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Pengibaran bendera Merah Putih diiringi dengan pekikan Merdeka berulang kali.
2.      Pertempuran Surabaya.
Pertempuran Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa pertempuran yang terjadi antara Tentara Indonesia dan Tentara Sekutu yang berlangsung sejak tanggal 27 oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November 1945.
Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade 49/Divisi India ke – 23 tentara Sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby pada 25 oktober 1945 di Surabaya. Tugas pasukan ini adalah melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang Sekutu di Indonesia.
Semula pihak Indonesia menyambut baik kedatangan tentara Sekutu. Tetapi setelah diketahui bahwa NICA membonceng bersama rombongan tentara sekutu, muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara Sekutu.
Pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Brigadier AWS. Mallaby tewas dalam bentrokan ini. Hal ini mendorong tentara sekutu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Surabaya. Pasukan baru tersebut berada di bawah pimpinan Mayor Jenderal R.C. Mansergh.
Pada 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Batas waktu ultimatum adalah pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan karena dianggap sebagai penghinaan terhadap pejuang Indonesia.
Pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank dan kapal perang. Tentara Inggris mengira perlawanan rakyat Surabaya dapat ditaklukan dalam waktu beberapa hari. Diluar dugaan tentara Inggris, para pelopor pemuda seperti Bung Tomo dan tokoh – tokoh agama yang terdiri dari para kiai dan ulama terus menggerakan semangat perlawanan pejuang Surabaya hingga perlawanan terus berlanjut berhari – hari bahkan berlangsung beberapa minggu.
Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai tentara Sekutu, namun Pertempuran Surabaya menjadi symbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Untuk mengenang peristiwa heroic di Surabaya, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.
3.      Pertempuran Lima Hari di Semarang.
Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi antara rakyat Indonesia di Semarang dengan tentara Jepang. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran angkatan laut Jepang yang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu.
Pemindahan ini dikawal oleh polisi Indonesia. Di tengah perjalanan, mereka memberontak dan melarikan diri. Selanjutnya mereka bergabung dengan batalyon Jepang yang berada di bawah pimpinan Mayor Kido yang masih bersenjata di Jatingaleh, Semarang.
Pada 14 Oktober 1945, tersiarnya kabar bahwa jepang telah meracuni cadangan air minum di candi, Semarang. Dokter Karyadi selaku kepala laboratorium pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi, ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang.
Pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan rakyat (TKR) yang dibandu oleh barisan pemuda dengan tentara Jepang yang persenjataannya lebih lengkap. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang diwakili Letnan Kolonel Nomura.
4.      Pertempuran Ambarawa.
Pertempuran Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara Sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada 20 Oktober 1945. Kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Semula kedatangan tentara Sekutu disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro menyepakati menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas Sekutu. Adapun tentara Sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia.
Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara Sekutu telah mengikutsertakan tentara NICA. Pada saat mereka membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya insiden yang kemudian meluas menjadi sebuah pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa.
Para tentara Sekutu ingin menduduki dua desa di sekitar Ambarawa, pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman, Komandan Divisi V Banyumas berusaha membebaskan dua desa itu. Letkol Isdiman gugur dalam peristiwa tersebut. Setelah gugurnya Letkol Isdiman, Panglima Divisi Banyumas Kolonel Sudirman terjun langsung memimpin pertempuran.
Pada tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para Komandan TKR dan Laskar. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara Sekutu di Ambarawa. Pertempuran berlangsung sengit, pasukan Indonesia menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga tentara Sekutu benar – benar terkurung. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara Sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan di Ambarawa.  
5.      Bandung Lautan Api.
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan rakyat (TKR) dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara Sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos – pos militer.
Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan Sekutu yang dipimpin Brigadir Mac Donald di Kota Bandung. Mereka datang pada tanggal 12 Oktober 1945 dengan tujuan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Sejak awal kedatangannya, hubungan tentara Sekutu dengan pihak Indonesia sudah tidak baik. Mereka menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung sehingga berakibat timbulnya berbagai bentrokan.
Pertentangan antara pihak sekutu dan pihak Indonesia semakin meruncing. Pada tanggal 23 Maret 1946 meletus pertempuran antara rakyat bandung melawan Sekutu. Pertempuran paling besar terjadi di desa Dayeuh Kolot, sebelah selatan kota Bandung. Dalam pertempuran ini, dua pejuang Indonesia bernama Muhammad Toha dan Ramdan berupaya meledakkan gudang senjata Sekutu. Mereka berdua gugur setelah berhasil meledakkan gudang tersebut.
Adanya pertempuran ini membuat keadaan kota Bandung semakin tidak aman. Kondisi semakin tidak menentu karena untimatum Sekutu. Akhirnya pemerintah republic Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut, penduduk kota Bandung mengosongkan kota dan mengungsi ke daerah pegunungan. Sebelum meninggalkan kota bandung, TKR dan rakyat membakar kota Bandung. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api.
6.      Pertempuran Medan Area.
Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatra Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir jenderal T.E.D. Kelly tiba di Kota Medan. Kedatangan tentara Sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara NICA yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan.
Pertempuran pertama meletus pada tanggal 13 Oktober 1945 antara para pemuda dengan pasukan Sekutu. Para pemuda menyerang gedung – gedung pemerintahan yang dikuasai Sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya, seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Oleh karena seringnya terjadi berbagai insiden, pada tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada Sekutu.
Pada tanggal 1 Desember 1945, tentara Sekutu memasang papan – papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggiran Kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak saat itu, istilah Medan Area menjadi terkenal. Tentara Sekutu beserta NICA melakukan pengusiran terhadap unsur – unsur Republik Indonesia di kota Medan. Para pemuda melakukan perlawanan terhadap Sekutu dan NICA, akibatnya kota Medan menjadi tidak aman.
Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan operasi militer besar – besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikutsertakan pesawat – pesawat tempurnya. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga menimbulkan berbagai bentrokan di seluruh kota yang menelan korban dari kedua pihak.
7.      Pertempuran Puputan Margarana.
Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda berjumlah sekitar 2000 tentara disertai tokoh – tokoh yang bersedia bekerjasama dengan Belanda di bali.
Kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah Negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda kemudian membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung. Namun bujukan tersebut ditolak.
Pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di Daerah Tabanan. Satu detasemen polisis lengkap dengan senjatanya berhasil dilumpuhkan. Untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai, Belanda mengerahkan seluruh pasukan yang berada di Bali dan Lombok.
Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan “Puputan” atau perang habis – habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Adapun di pihak Belanda, diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa di daerah bekas medan pertempuran.  
8.      Serangan Umum 1 Maret 1949.
Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Serangan ini bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun ibukotanya telah diduduki oleh Belanda.
Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10/Wehkreise III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari sri Sultan Hamengku Buwono IX (Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta). Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan – pasukan TNI telah mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan kedalam kota. Pagi hari pada tanggal 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00 WIB sewaktu sirine berbunyi tanda jam malam telah berakhir, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Pasukan Belanda tidak menduga aka nada serangan mendadak seperti itu, sehingga dalam waktu yang relative singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar Yogyakarta.
Dalam Serangan Umum, TNI berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 mendatangkan dukungan internasional terhadap bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi pendorong berubahnya sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda. Pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda, berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak RI. oleh Karena desakan itu, serta kedudukannya yang makin terdesak oleh gerilyawan Indonesia, Belanda akhirnya bersedia berunding dengan RI.
b.      Perjuangan Diplomasi.
Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia berusaha menunjukkan sikap dan itikad baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. Berikut ini adalah beberapa upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya.
1.      Perundingan Linggarjati.
Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi oleh kedua Negara pada tanggal 25 Maret 1947. Informasi mengenai perundingan Linggarjati dapat kita amati pada table berikut :
Delegasi
Kesepakatan
Dampak Bagi Indonesia
Indonesia
Sutan Syahrir
(Ketua Delegasi)
1.      Belanda mengakui secara De Facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Sumatra, Jawa dan Madura.
2.      Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
3.      Republic Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana salah satu Negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
4.      Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth / Persemakmuran Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
1.      Republic Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari beberapa Negara, diantaranya Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afganistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia dan Uni Soviet.
2.      Muncul pihak yang mendukung dan menolak hasil perundingan di kalangan rakyat Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia menganggap hasil perundingan merugikan Indonesia.
Belanda
Wim Schermerhorn
(Ketua Delegasi)
Inggris
Lord Killearn
(Mediator Perundingan)

Meskipun Persetujuan Linggarjati telan ditandatangani, hubungan Indonesia – Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan penafsiran mengenai beberapa pasal persetujuan menjadi pangkal perselisihan. Penafsiran itu misalnya, sebelum RIA terbentuk, Belanda menganggap bahwa Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia, sementara Indonesia menganggap bahwa Indonesia yang berdaulat sebelum RIS terbentuk.
Belanda tetap kukuh terhadap penafsiran tersebut. Kekukuhan Belanda ini diperlihatkan dengan melakukan penyerangan secara tiba- tiba terhadap daerah- daerah yang menjadi wilayah RI sesuai hasil perjanjian linggajati, pada 21 juli 1947. Peristiwa ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I.
Pada Agresi Militer ini, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura dan sebagian Sumatra Timur. Untuk menghadapi Belanda, pasukan TNI melancarkan taktik gerilya. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada di kota – kota besar dan jalan – jalan raya, sedangkan di luat kota kekuasaan berada di tangan pasukan TNI.
2.      Perundingan Renville.
Agresi Militer Belanda I mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Negara – Negara anggota KTN yaitu Australia (pilihan Indonesia) diwakili oleh Richard Kirby, Belgia (pilihan Belanda) diwakili oleh Paul van Zeeland, Amerika Serikat (pilihan Indonesia dan Belanda) diwakili oleh Frank Porter Graham. KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan diatas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan nama perundingan Renville. Informasi mengenai perundingan Renville dapat kita amati pada table berikut ini :
Delegasi
Kesepakatan
Dampak Bagi Indonesia
Indonesia
Amir Syarifuddin
Harahap
(Ketua Delegasi)
1.      Penghentian tembak – menembak.
2.      Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
3.      Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
4.      Belanda bebas membentuk Negara – Negara federal di daerah – daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan terlebih dahulu.
Wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah – wilayah yang dikuasai Belanda.
Belanda
Abdul Kadir
Widjojoatmodjo
(Ketua Delegasi)
KTN
1.      Frank porter Graham
2.      Richard Kirby.
(Mediator Perundingan)

Kesepakatan yang dicapai pada perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II. Belanda berhasil menduduki ibu kota RI, Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka.
Sebelum Yogyakarta jatuh, Pemerintah RI telah membentuk Pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat. PDRI ini dijalankan oleh Syafruddin Prawiranegara. Selain itu, dibentuk pula Komando perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman. Pasukan Indonesia yang sebelumnya ditarik dari daerah pendudukan Belanda diinstruksikan kembali ke daerah masing – masing untuk melaksanakan perang secara gerilya.
Selama Agresi Militer II, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin – pemimpin RI, maka pemerintah RI sudah tidak ada. Akan tetapi, propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih berlangsung.
3.      Perundingan Roem – Royen.
Untuk mengatasi agresi Militer Belanda, PBB mengadakan siding pada 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan.
KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, maka KTN diubah namanya menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia) yang diketuai oleh Merle Cochran. Atas inisiatif UNCI, pada tanggal 14 April 1949 diadakan Perundingan Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta.
Informasi mengenai perundingan Renville dapat kita amati pada table berikut ini :
Delegasi
Kesepakatan
Dampak Bagi Indonesia
Indonesia
Mr. Moh. Roem
(Ketua Delegasi)
Pihak Indonesia menyatakan kesediaan untuk :
1.      Menghentikan perang gerilya.
2.      Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3.      Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
Pihak Belanda menyatakan kesediaan untuk :
1.      Menyetujui kembalinya pemerintah Republik indonesia ke Yogyakarta.
2.      Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik
3.      Tidak akan mendirikan Negara – Negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948.
4.      Berusaha dengan sesungguh – sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.
Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.
Belanda
Dr. J. H. van Royen
(Ketua Delegasi)
UNCI
Merle Cochran
(Mediator Perundingan)

4.      Konferensi Meja Bundar.
Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan – perundingan sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Informasi mengenai Konferensi Meja Bundar dapat kita amati pada table berikut :
Delegasi
Kesepakatan
Dampak Bagi Indonesia
Indonesia
Drs Moh. Hatta
(Ketua delegasi)
1.      Belanda mengakui RIS sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
2.      Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat – lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
3.      Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
4.      Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia – Belanda yang diketuai Belanda
5.      RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942.
1.      Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.
2.      Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai.
3.      Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia.
4.      Negara Indonesia berubah bentuk menjadi Negara serikat yang tidak sesuai dengan cita – cita Proklamasi.
Belanda
J.H. van Maarseveen
(Ketua Delegasi)
BFO
(Bijeenkomst voor Federaal Overleg)
BFO adalah suatu badan yang merupakan kumpulan  Negara – negara bagian bentukan Belanda.
Sultan Hamid II
(Ketua Delegasi)
UNCI
Chritchley
(Ketua Delegasi)

Sebagaimana kesepakatan yang diperoleh pada Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia serikat. Penyerahan dan sekaligus pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada kepala delegasi RIS Drs.Moh. Hatta. Adapun di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan A.H.J. Lovink kepada wakil pemerintah RIS, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal.
4.      Perkembangan Politik Indonesia Pada Masa Kemerdekaan.
a.      Republik Indonesia Serikat.
Sesuai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB), bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang – Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi baru itu, Negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia. Yang tergabung dalam federasi ini sebagai berikut :
1.      Negara bagian yang meliputi : Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Selatan, Negara Sumatra Timur dan Republik Indonesia.
2.      Satuan – satuan kenegaraan yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau dan Jawa Tengah.
3.      Daerah Swapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang dan Padang.
System pemerintahan RIS dipegang oleh presiden dan menteri – menteri di bawah perdana menteri. Terpilih sebagai presiden RIS adalah Ir. Soekarno setelah ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan Presiden RIS tanggal 15 Desember 1949. Sementara itu, Drs. Moh. Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri RIS pada tanggal 20 Desember 1949.
b.      Kembali Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ternyata tidak sesuai dengan cita – cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan – gerakan untuk mengubah bentuk Negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rakyat di Negara – Negara bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali kedalam NKRI.
Pada bulan April 1950, hamper seluruh Negara bagian dan satuan – satuan kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur. Berkat pendekatan dan ajakan yang dilakukan, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur akhirnya menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali kedalam NKRI. Kedua Negara bagian tersebut kemudian memberikan mandatnya kepada pemerintah RIS guna mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan Negara kesatuan dengan pemerintah RI pada 12 Mei 1950.
Pada tanggal 19 Mei 1950, ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI. Piagam itu menyatakan kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama – sama melaksanakan pembentukan Negara kesatuan. RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Bersamaan dengan itu, cabinet RIS yang dipimpin Hatta mengakhiri masa tugasnya.
c.       Gangguan Keamanan.
1.      Pemberontakan PKI Madiun 1948.
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Muso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar Negara Pancasila dengan Komunis serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar – besaran. Pada 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto (Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur) dan Kolonel Sungkono (Panglima Divisi Jawa Timur).
2.      Pemberontakan DI / TII (Darul Islam / Tentara Islam Indonesia).
Pemberontakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI / TII) adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah Negara Islam Indonesia. Pemberontakan DI/TII bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah – daerah lain, seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.
a.      Jawa Barat.
Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Krtosuwiryo yang memiliki cita – cita mendirikan Negara Islam Indonesia. Cita – citanya membentuk Negara Islam Indonesia diwujudkan melalui Proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan Operasi Pagar Betis di Gunung Geber. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap.
b.      Sulawesi Selatan.
Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan lascar – lascar rakyat Sulawesi Selatan kedalam lingkungan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Selain itu, berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan angota APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan dan pada tahun 1952 ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi, pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI.  
c.       Aceh
Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh yang merupakan mantan Gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatra Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Beureuh sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh kedalam Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan di Aceh dengan operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh, sehingga pada tanggal 17 – 28 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut maka berhasil dicapai penyelesaian secara damai.
d.      Kalimantan Selatan.
Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1945, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi TII (Tentara Islam Indonesia). Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap.
5.      Perkembangan Ekonomi Indonesia Pada Masa Kemerdekaan.
Pada masa kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah – masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Masalah – masalah tersebut antara lain sebagai berikut :
a.      Permasalahan Inflasi.
Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi (Hiper Inflasi). Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas Negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang.
b.      Blokade Laut.
Blockade laut yang dilakukan oleh Belanda di mulai pada Bulan November 1945. Blockade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang – barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor. Dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang – barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan Blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blockade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, diantaranya sebagai berikut :
1.      Melaksanakan Program Pinjaman Nasional.
Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja komite Nasional Indonesia Pusat (BP – KNIP). Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat – lambatnya dalam waktu 40 tahun.
Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah – rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap Negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan Negara akan mengalami kebangkrutan.
2.      Melakukan Diplomasi ke India.
Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India bersifat politis karena India merupakan Negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatic dalam rangka solidaritas Negara – Negara Asia.
3.      Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri.
Usaha mengadakan hubungan dagang keluar negeri itu dirintis oleh Banking and Tranding Cooperation (BTC), suatu badan perdagangan semi pemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang – barang ekspor seperti gula, the dan karet.
Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatra. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blockade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang – barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang – barang ekspor dan memperoleh barang – barang impor yang dibutuhkan.
6.      Kehidupan Masyarakat Indonesia Pada Masa Kemerdekaan.
Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan – perubahan tersebut adalah sebagai berikut :
a.      Kehidupan Sosial.
Sebelum kemerdekaan, telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi – bagi kelas – kelas masyarakat. Saat itu, masyarakat Indonesia didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sebagian besar warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan dan penguasa. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang.
b.      Pendidikan.
Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak – anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak – anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K).
Ki Hajar dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad Syafei. Kemudian is digantikan oleh Mr. Suwandi.
Pada masa jabatan Mr. suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran – saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan system pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak – anak menjadi warga Negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada Negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada semangat patriotism.
Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu :
a.       Pendidikan Rendah.
b.      Pendidikan Menengah Pertama.
c.       Pendidikan Menengah Atas.
d.      Pendidikan Tinggi.
Pada akhir tahun 1949, tercatat 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Surakarta dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gadjah Mada.
c.       Kebudayaan.
Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simajuntak, Kusbini dan Ismail marzuki. Lagu – lagu tersebut antara lain : Bagimu Negeri, Halo – Halo Bandung, Selendang Sutra dan Maju Tak Gentar.

Jangan Lupa Klik Iklannya (X), Gratiis kok, Supaya Saya lebih Bersemangat Menulis di Blog ini.

Comments