Bela Negara Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Materi PKN SMP / MTS Kelas IX – Halaman 147 s/d 181)


Bela Negara Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Materi PKN SMP / MTS Kelas IX – Halaman 147 s/d 181) 

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya. Saat Jepang mengalami kekalahan menghadapi sekutu, sementara itu Sekutu belum datang ke wilayah Indonesia. Para pendiri bangsa, termasuk kaum pemuda, menggunakan kesempatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih tentu saja bukanlah hadiah atau pemberian dari kaum penjajah. Namun sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia. Selama tiga setengah abad bangsa Indonesia dijajah oleh Kolonial Belanda ditambah tiga setengah tahun dijajah oleh Jepang, maka selama itu pula perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah untuk membela bangsa dan negaranya. Tak terhitung pengorbanan rakyat Indonesia yang berupa harta benda, bahkan jiwa raga sekalipun, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengorbanan para pendiri bangsa terdahulu harus kita hargai dengan mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kemampuan kita masing – masing. Mari kita manfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan dan keunggulan bangsa ini.
A.    Makna Bela Negara.
Dalam pasal 27 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap warga Negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan Negara. Upaya bela Negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga Negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran,  tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada Negara dan bangsa.
Selanjutnya, ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”. Kata “Kewajiban” dalam ketentuan tersebut, mengandung makna bahwa dalam keadaan tertentu, Negara dapat memaksa setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pembelaan Negara.
Menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela Negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
Berdasarkan pengertian bela Negara di atas, dapat dipahami bahwa membela Negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan, seperti polisi atau TNI saja melalui teknik dan strategi militer, namun juga hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela Negara sesuai dengan kemampuan masing – masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangda dan Negara Indonesia. Mengapa warga Negara itu wajib membela negaranya ?. hal ini bukan hanya karena peraturan perundang – undangan mewajibkannya, namun perlu dipahami bahwa warga Negara itu sebagai bagian dari suatu bangsa yang menempati wilayah negara tersebut. Oleh karena itu, selayaknya memiliki kesadaran akan kecintaan terhadap tanah airnya. Apapun yang terjadi, jika sudah didasari rasa cinta, maka pengorbanan apapun juga akan dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bahwa upaya bela Negara itu didasari oleh lima nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai itu adalah
1.      Nilai cinta tanah air.
2.      Kesadaran berbangsa dan bernegara.
3.      Keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideology Negara.
4.      Rela berkorban demi bangsa dan Negara
5.      Memiliki kemampuan awal bela Negara.
Inti dari upaya bela Negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan Negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan serta memajukan bangsa. Dengan demikian, apa yang diungkapkan oleh John F. Kennedy bahwa “Jangan tanyakn apa yang dapat dilakukan oleh negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu”, dapat diwujudkan sebagai bukti kecintaan terhadap tanah air. Bukan hanya mengharap sesuatu yang dapat diberikan oleh Negara kepada kita, tetapi justru kita harus melakukan sesuatu untuk mengabdi kepada kemajuan dan kelangsungan hidup bangsa.
B.     Peraturan Perundang – undangan yang Mengatur Bela Negara.
1.      UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a.       Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”
b.      Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi : “Tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”.
c.       Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi : “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.
d.      Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi : “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara”.
e.       Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hokum”.
f.       Pasal 30 ayat (5) yang berbunyi : “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat – syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal – hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang – undang”.
2.      Ketetapan MPR
a.       Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing – masing. Peran dan fungsi tersebut, diantaranya sebagai berikut :
1.      TNI adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara.
2.      Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
3.      Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan warga Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.
b.      Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peran TNI adalah sebagai berikut :
a.       TNI merupakan alat Negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republic Indonesia.
b.      TNI sebagai alat pertahanan Negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
c.       TNI melaksanakan tugas Negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga Negara yang ditur dengan UU.
Peran Kepolisian Negara RI adalah sebagai berikut :
a.       Kepolisian Negara RI merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
b.      Dalam menjalankan perannya Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara professional.
3.      Undang – Undang
a.       Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
b.      Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
c.       Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
d.      Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68, yang menyatakan bahwa setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
e.       Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah.
C.    Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda (Indonesia) dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggeloralah semangat revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru beberapa saat Indonesia merdeka harus kembali berperang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut harus melewati beberapa episode penting yang mengombinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perundingan – perundingan dalam kurun waktu antara tahun 1945 sampai 1949.
1.      Perjuangan Fisik Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II, menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands – Indies Civil Administration (NICA) dengan menumpang dalam Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI).
Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNEI mendapat perlawanan bangsa Indonesia. Apalagi setelah secara terang – terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Berikut ini merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan.
a.      Insiden Bendera di Surabaya.
Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa “Insiden Surabaya”. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera Merah Putih Biru pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat, yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali bendera Merah Putih.
b.      Pertempuran Lima Hari di Semarang.
Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata, memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda
c.       Pertempuran Surabaya Tanggal 10 November 1945.
Terjadinya pertempuran di Surabaya, diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke – 23 di bawah pimpinan Brigadir Malllaby pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun, kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak – porandakan kekuatan Sekutu. Bahkan, hamper menghancurkannya, kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun, pada saat perundingan, terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Mallaby tewas.
Pada tanggal 9 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada Sekutu sampai tanggal 10 November 1945 pukul 06.00. ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono.
Bung Tomo, melalui siaran radio, mengobarkan semangat perlawanan Pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah, misalnya slogan Revolusi “Merdeka atau Mati”. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia.
d.      Pertempuran Ambarawa.
Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu, menuju Magelang. Karena Sekutu diboncengi oleh NICA dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letkol Isdiman gugur sebagai Kusuma Bangsa. Kemudian, Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas, terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 15 Desember 1945 tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sampai Semarang. Karena jasanya, pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat Jendral. Sampai sekarang, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari Infanteri.
e.       Pertempuran Medan Area.
Pasukan Sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dan NICA dibawah pimpinan Brigadir Jenderal TED Kelly, mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 oktober 1945, terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan serdadu NICA menjalar ke seluruh kota Medan dan tentara Sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada Sekutu. Pertempuran terus terjadi ke daerah lain di seluruh Sumatra, seperti di Padang, Bukit Tinggi dan Aceh dengan peristiwa Krueng Panjol Bireuen sejak Bulan November 1945.
f.       Bandung Lautan Api.
Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat – lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alas an untuk menjaga keamanan. Namun ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang RI. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya Tentara Republik Indonesia (TRI) mengosongkan Bandung, tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, dengan berat hati, TRI mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari bandung pada tanggal 23 maret 1946, para pejuang RI menyerang markas sekutu dan membumihanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu yaitu Hallo – Hallo Bandung.
g.      Pertempuran Margarana.
Pada tanggal 2 – 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan Markas Tertinggi TRI mengenai pembinaan Resimen Sunda Kecil dan cara – cara menghadapi Belanda. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran “Puputan” di Margarana sebelah utara Tabanan Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya.
h.      Perlawanan Terhadap Agresi Militer Belanda.
Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan sering kali dilanggar dengan berbagai alas an. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak dua kali. Agresi Militer I dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947, dengan menguasai daerah – daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapai genjatan senjata.
Agresi kembali dilakukan pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota Negara ini, menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat RI di Sumatra yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi dengan cara perang gerilya. Salah satu hasil perang gerilya adalah Serangan Umum tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI.
i.        Perang Gerilya.
Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah – pindah tempat. Sewaktu – waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya, dipimpin oleh Jenderal Soedirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 Bulan ditempuh kurang lebih 1.000 KM di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang, Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah – pindah dari beberapa desa, rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949.
Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, menyusun rencana pertahanan rakyat Totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor I, salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan – pasukan yang berasal dari daerah – daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong – kantong gerilya sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.
Salah satu pasukan yang harus menyusup ke belakang garis musuh adalah Pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 desember 1948, bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah – daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi, yaitu sebuah perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih, serta dibayangi bahaya serangan musuh.
2.      Perjuangan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Jalur Diplomasi.
Selain melalui perjuangan fisik, para pahlawan bangsa pun berjuang melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan terutama dengan Belanda. Tujuannya yakni agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Berikut beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan.   
a.      Perjanjian Linggarjati.
Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 – 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua Negara pada tanggal 25 Maret 1947.
Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook. Dalam perundingan tersebut, Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi hal – hal berikut :
1.      Belanda mengakui secara De Facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatra dan Madura.
2.      Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
3.      Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
4.      Dalam bentuk RIS, Indonesia harus terkabung dalam Commonwealth / Persemakmuran Indonesia – Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.
b.      Perjanjian Renville.
Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda, dengan Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat, Belgia dan Australia) sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdulkadir Wijoyoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan Negara lain.
Adapun isi Perjanjian Renville itu, diantaranya sebagai berikut :
1.      Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
2.      Republic Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda.
3.      Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
4.      Republic Indonesia menjadi Negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
5.      Antara 6 bulan sampai 1 tahun, akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante RIS.
6.      Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.
Perjanjian Renville berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Penjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini merupakan akibat dari diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil Agresi Militer Belanda I. sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya Negara – Negara boneka.
Setelah penandatanganan Perjanjian Renville, pihak pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan sangat berat dan mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Cabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Namun, di bawah pemerintahan Hatta, muncul banyak rongrongan dan salah satunya dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasinya yang bernama Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Keadaan seperti itu, dimanfaatkan pihak Belanda untuk melancarkan Agresi Militer II.
c.       Perundingan Roem – Royen.
Titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia – Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia – Belanda ke meja perundingan, tidak terlepas dari inisiatif komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 4 April 1949, dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem.
Dalam perundingan Roem – Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta, merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh pihak RI. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949, berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian, disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia, Mr. mohammad Roem yang antara lain berisi sebagai berikut : 
1.      Pemerintah RI akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
2.      Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.
3.      Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada Negara RIS.
Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Royen, yang berisi antara lain sebagai berikut :
1.      Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta.
2.      Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin RI dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.
3.      Pemerintah Belanda menyetujui bahwa RI akan menjadi bagian dari RIS.
4.      Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.
Setelah tercapainya Perundingan Roem – Royen, pada tanggal 1 Juli 1949, Pemerintah RI secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, disusul dengan kedatangan para pemimpin RI dari medan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan siding cabinet. Dalam siding tersebut, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandate kepada wakil Presiden Moh. Hatta. Dalam siding tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan merangkap coordinator keamanan. 
d.      Konferensi Meja Bundar.
Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah “Pengakuan dan Penyerahan” kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949, yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk Negara federal, yaitu Negara RIS.
Disamping itu, terdapat 4 hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB, diantaranya :
1.      Pembentukan Uni Belanda – RIS yang dipimpin oleh ratu belanda secara simbolis.
2.      Soekarno dan Moh. Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden RIS untuk periode 1949 – 1950, dengan Moh. Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri.
3.      Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan kedalam RIS sampai dilakukan perundingan lebih lanjut.
4.      Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 Miliar Gulden.
Di satu sisi, hasil KMB tersebut harus dianggap sebagai sebuah kemajuan. Karena sejak saat itu, Belanda “Mengakui dan Menyerahkan” kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian, secara resmi Indonesia menjadi Negara merdeka dan terlepas dari cengkeraman Belanda. Namun disisi lain, kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB tidak serta merta menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia. Terlebih bentuk Negara federal, yaitu RIS adalah produk rekayasa van Mook yang suatu saat dapat dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik devide et impera.
Perjuangan melalui perundingan, membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Kita tidak mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam ideology Pancasila. Kita mengutamakan persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah mufakat.
3.      Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan Negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman Non militer. Ancaman Militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kadaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman Militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi terror bersenjata, pemberontakan dan perang saudara. Sementara itu, ancaman Non Militer atau Nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman Non Militer berbentuk ancaman terhadap ideology, politik, ekonomi, social budaya, serta pertahanan dan keamanan.
a.      Ancaman Dari Dalam Negeri.
Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda – beda. Keanekaragaman itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Namun, adakalanya perbedaan suku bangsa ini dapat menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan sehingga menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ancaman merupakan usaha – usaha yang membahayakan kedaulatan Negara, keselamatan bangsa dan Negara. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri, antara lain sebagai berikut :
1.      Disintegrasi bangsa melalui gerakan – gerakan separatis berdasarkan sentiment kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Gerakan separatis ini terjadi di beberapa daerah, antara lain di Papua, Maluku, Aceh dan Poso. Separatism atau keinginan memisahkan diri dari NKRI jika tidak diketahui akar permasalahannya dan ditangani secepatnya akan membuat keutuhan Republik Indonesia terancam.
2.      Keresahan social akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru – hara / kerusuhan massa.
3.      Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideology lain yang ekstrem atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia.
4.      Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional.
5.      Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alas an yang jelas, sehingga persoalan – persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan Negara lain.
6.      Pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika system social politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
7.      Potensi konflik antar kelompok / golongan, baik perbedaan pendapat dalam masalah politik, konflik akibat pilkada, maupun akibat masalah SARA. 
8.      Melakukukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang sangat merugikan Negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional.
9.      Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah.
10.  Penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dll.
Selain ancaman yang telah disebutkan di atas, ada juga ancaman yang lainnya, yaitu cara pengambilan keputusan melalui pangambilan suara terbanyak. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dianggap sebagai cara yang paling demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Namun, seringkali cara ini menimbulkan rasa tidak puas bagi pihak yang kalah sehingga mereka melakukan pengerahan massa atau melakukan tindak kekerasan untuk memaksakan kehendaknya.
b.      Ancaman Dari Luar Negeri.
Ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman Non Militer. Dengan berakhirnya perang dingin, maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. Namun, tidak berarti ancaman militer tidak terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang Negara lain. Potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman Non Militer, yaitu ancaman terhadap ideology, politik, ekonomi dan social budaya.
1.      Ancaman Terhadap Ideologi.
Ancaman terhadap ideology merupakan ancaman terhadap dasar Negara dan ideology Pancasila. Masuknya ideology lain, seperti liberalism, komunisme dan beberapa decade terakhir muncul ideology yang berbasis agama, semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Nilai – nilai ideology luar tersebut berbeda, bahkan terkadang bertentangan dengan nilai – nilai Pancasila. Apabila kita tidak mampu menyaring nilai – nilai tersebut, maka dapat mengaburkan nilai – nilai Pancasila. Contohnya sikap individualis yang merupakan perwujudan liberalism. Yang menjadi ciri masyarakat perkotaan saat ini.
2.      Ancaman Terhadap Politik. 
Ancaman terhadap politik ditunjukkan dengan ikut campurnya Negara lain dalam urusan negeri Indonesia, seperti masalah hak asasi manusia, hokum, pemilihan umum, dsb. System politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman dalam kehidupan Demokrasi Pancasila. Bentrokan akibat tidak dapat menerima hasil pemilihan umum, serta unjuk rasa yang berlangsung rusuh merupakan akibat negative ideology liberal.
3.      Ancaman Terhadap Ekonomi.
Ancaman terhadap ekonomi dalam era perdagangan bebas perlu diperhatikan. Semakin bebasnya berbagai produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, menjamurnya restoran, investasi asing dan perusahaan asing, dapat menjadi ancaman ekonomi nasional. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas, dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk yang baru. Misalnya, sikap yang lebih menyukai produksi luar negeri hanya karena gengsi, merupakan bentuk baru penjajahan bidang ekonomi.
4.      Ancaman bentuk lainnya.
Potensi ancaman lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti illegal loging, illegal fishing, penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang.
5.      Ancaman Terhadap Sosial Budaya.
Ancaman terhadap social budaya dilakukan dengan menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, film – film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang dapat mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda.
6.      Ancaman Terhadap Pertahanan dan Keamanan.
Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan, antara lain berupa pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer Negara lain, peredaran narkoba internasional, kejahatan internasional, kehadiran kelompok asing yang membantu gerakan separatis, dsb.
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan pertahanan Negara bisa datang dari mana saja. Pengalaman menunjukkan bahwa instabilitas dalam negeri seringkali mengundang campur tangan asing, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, waspadalah dan pedulilah terhadap lingkunganmu.
D.    Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional dalam Mengisi dan Mempertahankan NKRI.
1.      Upaya Mengisi dan Mempertahankan NKRI.
NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan factor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Segenap warga Negara harus selalu menjaga kehormatan bangsa dan Negara sebagai bagian dari bangsa dan Negara Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi Negara sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ada atau tidaknya Negara ini tergantung dari rakyatnya sendiri untuk mempertahankan keberadaannya.
Dalam pasal 27 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga Negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan Negara. Bela Negara merupakan tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, kerelaan berkorban untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Upaya bela Negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga Negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada Negara dan bangsa.
Semangat dan komitmen para pejuang tempo dulu dalam meraih kemerdekaan, dilandasi dengan keteguhan dan keyakinan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut juga masih diperlukan dalam rangka mengisi dan mempertahankan NKRI.
Menurut Pasal 30 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap warga Negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Usaha pertahanan dan keamanan Negara itu dilaksanakan melalui system pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Laut dan Udara merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan serta kedaulatan Negara. Sementara itu, Polri merupakan alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
Dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2002, dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan dan Pasal – pasal UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu sebagai berikut :
a.       Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
b.      Pemerintah Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
c.       Hak dan kewajiban setiap warga Negara, untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
d.      Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan Negara menganut prinsip sebagai berikut :
a.       Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
b.      Pembelaan Negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga yang didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
c.       Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya.
d.      Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif.
e.       Bentuk pertahanan Negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah Negara sebagai satu kesatuan pertahanan.
f.       Pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hokum nasional, hokum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan.
Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui hal – hal berikut :
a.      Pendidikan Kewarganegaraan.
Dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki focus pembelajaran pada pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap, perilaku dan pelatihan keterampilan sebagai warga Negara yang demokratis, taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, mengacu pada kompetensi Kewarganegaraan, yaitu :
1.      Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge).
2.      Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills).
3.      Watak – Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)
b.      Pelatihan Dasar Kemiliteran.
Merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Misalnya, pelatihan dasar militer yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi, baik sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) atau melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
c.       Pengabdian sebagai Prajurit TNI dan Polri.
TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara RI yang bertugas mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sementara itu, tugas utama Polri adalah sebagai alat Negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
d.      Pengabdian sesuai dengan Profesi.
Merupakan pengabdian semua warga Negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya yang dilandasi kesadaran akan cinta tanah air serta semangat rela berkorban untuk kepentingan dan kemajuan bangsa termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam dan bencana lainnya.
Seluruh warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi atau turut serta dalam upaya pembelaan Negara. Pembelaan Negara bukan hanya dilakukan oleh para pahlawan tempo dulu dalam berjuang meraih kemerdekaan atau dalam mempertahankan kemerdekaan saja, namun kita semua sebagai pemilik negeri ini sampai kapanpun harus turut berjuang untuk mempertahankan kedaulatan serta memajukan bangsa.
2.      Perwujudan Bela Negara Dalam Berbagai Aspek Kehidupan.
Upaya pembelaan Negara, pada dasarnya didorong oleh rasa cinta terhadap tanah air, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, serta mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, juga keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan Negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ideology, politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan sesuai dengan bidang profesinya masing – masing. Berikut ini beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan Negara dalam berbagai bidang.
a.      Ideologi.
Ideology Negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga Negara, kita harus memahami nilai – nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari. Wujud partisipasi warga Negara dalam membela Negara di bidang ideology, misalnya percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing – masing, saling menghormati dan mencintai antar sesame manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan, menempatkan persatuan dan kesatuan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama, melakukan berbagai kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
b.      Politik dan Hukum.
Meningkatkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan yang berdaulat, dapat dilakukan dengan turut serta menyukseskan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan pemimpin organisasi dan bentuk pemilihan lainnya. Kegiatan menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dilakukan dengan sopan, bersikap kritis terhadap segala permasalahan. Upaya lainnya, dengan memberikan saran atau usul kepada pihak – pihak yang berwenang, tidak melakukan perbuatan curang atau politik uang (Money Politic) dalam mencapai suatu tujuan. Selain itu, turut melaksanakan kebijakan – kebijakan serta peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan perundang – undangan tentang pajak. Warga Negara yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, harus membayar pajaknya sebelum jatuh tempo. Karena salah satu pendapatan Negara yang digunakan untuk pembangunan nasional diperoleh melalui pajak yang dibayarkan oleh warga Negara. Jika warga Negara tidak membayar pajak, maka pembangunan nasional pun akan terhambat.
c.       Ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, setiap warga Negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan :
1.      Bekerja mencari nafkah.
2.      Melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku.
3.      Mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi Negara.
d.      Sosial Budaya.
Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, memiliki keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras dan golongan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang ber – Bhineka Tunggal Ika dengan mempererat hubungan baik antar warga masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa, agama, ras dan antar golongan, memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, mengalami kemiskinan, anak – anak jalanan, orang – orang cacat, orang – orang lanjut usia / jompo, mengembangkan bakat dan kemampuan masing – masing seperti dalam bidang seni atau olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasi yang membanggakan dan membawa harum nama baik daerahnya maupun bangsa, melestarikan adat istiadat dan budaya daerah sebagai salah satu unsur budaya nasional, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sehingga terhindar dari bencana alam, seperti banjir atau longsor.
e.       Pertahanan dan Keamanan.
Dalam mewujudkan system pertahanan keamanan rakyat semesta, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Misalnya melakukan kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di wilayahnya masing – masing. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dapat diintegrasikan kedalam system pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah. Kegiatan pembelajaran dalam semua mata pelajaran, maupun dalam upacara bendera serta kegiatan elstrakurikuler, seperti Pramuka, PKS, PMR, penghijauan, Karya Ilmiah Remaja, dll.
Keanggotaan Rakyat Terlatih (Ratih) sebagai salah satu bentuk keikutsertaan warga Negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaannya dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Kegiatan Ratih meliputi Pertahanan Sipil (hansip), Perlawanan Rakyat (Wanra), Keamanan Rakyat (Kamra) dan Resimen Mahasiswa (Menwa).
Kegiatan Perlindungan Masyarakat sebagai organisasi masyarakat untuk melakukan fungsi menanggulangi / memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh perang atau bencana alam.
Pengabdian sebagai Prajurit TNI dan Polri, dimana TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keselamatan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sementara itu, Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan supremasi hokum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Comments